Banyuwangi — 8 Desember 2025.
Menjelang Hari Anti Korupsi, tensi publik meningkat setelah APPM (Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat) merilis daftar pertanyaan yang tidak dapat dijawab tanpa dokumen resmi. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti untuk mengungkap rantai keputusan saham MDKA.
Enam pertanyaan tersebut adalah:
- Siapa yang menyetujui diskon 9,5% penjualan saham MDKA pada Desember 2020?
- Siapa yang menetapkan jumlah saham, waktu transaksi, dan metode ABB?
- Siapa yang memutuskan bahwa saham tidak boleh dijual pada 2021–2023 meski nilainya naik 200–300%?
- Mengapa tidak ada monitoring portofolio selama tiga tahun?
- Mengapa tidak ada notulen rapat resmi divestasi 2020?
- Mengapa kontrak Bahana Sekuritas dan LO (Legal Opinion) Kejaksaan Negeri tidak pernah ditunjukkan ke DPRD maupun publik?
Publik segera bereaksi, menyoroti bahwa keputusan-keputusan ini mempengaruhi nilai aset daerah hingga triliunan rupiah.
“Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan dokumen. Bukan opini. Bukan narasi,”
tegas APPM.
“Jika dokumennya tidak muncul, maka problemnya bukan sekadar salah komunikasi — tapi hilangnya rantai akuntabilitas.”
Isu ini kini menjadi diskusi nasional, terutama karena menyangkut keputusan pejabat tinggi dan potensi dampak fiskal jangka panjang.
Sumber:
APPM x YAAC x KODEPUTIH
