mediaistana.com
Tangsel – Proyek Revitalisasi pembangunan SMPN 20 oleh Pemerintah kota Tangerang Selatan lewat Dinas DCKTR yang menelan biaya 30 M di komplek Permata Pamulang terus berlanjut.
Proyek yang sempat di komplain masyarakat karena dianggap tidak melibatkan warga sekitar, seharusnya berakhir di bulan Agustus 2025 sesuai masa kontrak kerja, fakta di lapangan progres masih berlanjut ( 13/11/25).
Menurut papan anggaran yang tertera, kegiatan pembangunan Revitalisasi SMPN 20 dilaksanakan oleh PT.Duta Tunas Kontruksi Pratama dengan pagu anggaran Rp.30.542.953.000,- masa kerja 195 hari kalender, No.SPK 000.3.3/BB-DKCTR/SP-002/2025.
Itu artinya pihak pelaksana gagal menyelesaikan proyek Revitalisasi SMPN 20 tepat waktu.
Kondisi ini menarik pehatian publik , salah satunya dari penasehat hukum media dbestnewtv yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD BP2 Tipikor Jawa Barat Sani Muhammad , mengatakan ” perusahaan yang gagal menyelesaikan proyek dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan (sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per hari, sesuai kontrak), pemutusan kontrak, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul, dan sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha.
Masih kata Sani, ” denda keterlambatan sesuai Pasal 59 ayat (4) UU Jasa Konstruksi serta pemutusan kontrak,” imbuhnya.
Dinas CKTR Kota Tangsel berhak memutuskan kontrak jika terjadi wanprestasi (kegagalan memenuhi kewajiban) yang terbukti merugikan, sesuai Pasal 1243 KUH Perdata,
“Pihak dinas dalam hal ini dinas CKTR dapat menuntut ganti rugi atas kerugian finansial dan biaya tambahan akibat kegagalan kontraktor, seperti biaya mencari kontraktor pengganti dan penyelesaian sisa pekerjaan, ” tutupnya.
Polemik pembangunan Revitalisasi SMPN 20 yang gagal karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, harus jadi PR bagi Dinas CKTR, dimana CKTR adalah perpanjangan dari pemerintah kota harus lebih profesional dalam memilih rekan kerja. ( T/F )
