MAMUJU, MEDIA ISTANA.CO – Visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan Indonesia dari kepungan sampah melalui kolaborasi lintas sektoral termasuk TNI-Polri, kini membentur tembok birokrasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di saat pusat menggaungkan semangat “perang melawan sampah”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju justru kedodoran memenuhi hak dasar garda terdepan mereka: para petugas kebersihan.
Sudah dua bulan terakhir, upah para penyapu jalan dan pengangkut sampah di Mamuju tak kunjung dibayarkan. Hal ini memicu aksi mogok kerja massal sebagai bentuk protes atas ketidakpastian nasib para pekerja yang menjadi ujung tombak kebersihan ibu kota provinsi tersebut.
GEBRAK Sulbar: “Pemkab Mamuju Melawan Arus Kebijakan Presiden”
Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulbar, Idham, mengecam keras kelalaian Pemkab Mamuju. Menurutnya, alasan “transisi administrasi” yang dikemukakan pemerintah daerah adalah dalih klasik yang tidak berperikemanusiaan dan menunjukkan ketidakseriusan daerah dalam mendukung visi nasional.
”Sangat miris dan memalukan. Di tingkat pusat, Presiden Prabowo sampai mengajak TNI dan Polri turun tangan demi perangi sampah, tapi di Mamuju, petugas profesional yang setiap hari bertaruh nyawa justru dibiarkan lapar karena gajinya ditahan dua bulan,” tegas Idham saat dihubungi,.
Tak hanya mengecam keterlambatan gaji, Idham juga mencium adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk segera melakukan langkah konkret.
”Kami meminta APH dan Inspektorat segera melakukan audit investigasi terhadap DLHK Kabupaten Mamuju. Alasan transisi itu tidak berdasar. Kita perlu tahu ke mana larinya anggaran rutin untuk kebersihan ini. Jangan sampai hak rakyat kecil disandera oleh manajemen yang carut-marut atau bahkan potensi penyimpangan anggaran,” cetus Idham
Idham menilai, urusan perut petugas kebersihan tidak bisa menunggu selesainya urusan meja di kantor bupati. “Ini adalah bentuk kegagalan tata kelola yang nyata. Pemkab Mamuju seolah berjalan ke arah yang berlawanan dengan semangat Presiden,” tambahnya.
Langkah Pemkab Mamuju ini dianggap secara langsung menggembosi program strategis Presiden Prabowo yang ingin menjadikan kebersihan lingkungan sebagai pilar ketahanan nasional. Ketidaksiapan daerah dalam menjamin kesejahteraan petugas kebersihan membuktikan adanya keterputusan (disconnect) antara komitmen pusat dan eksekusi di daerah.
GEBRAK Sulbar menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan pembayaran dan audit transparan, mereka akan menggalang aksi lebih besar untuk menuntut keadilan bagi para pahlawan kebersihan Mamuju.
