Lampung Barat – Sebanyak 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat menerima bantuan tersebut dalam penyaluran tahap ketiga tahun ini.
Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Peratin Muksir, yang turut memastikan bahwa proses distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pekon terhadap warga yang masuk kategori rentan secara ekonomi. Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Muksir di sela-sela kegiatan penyaluran.
BLT-DD sendiri merupakan program nasional yang bersumber dari Dana Desa dan dialokasikan untuk warga miskin atau terdampak ekonomi, terutama pasca-pandemi dan dalam kondisi inflasi yang masih membayangi ekonomi lokal. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp1200.000 untuk periode 4 bulan, atau Rp300.000 per bulan.
Dalam sambutannya, Peratin menegaskan bahwa pemerintah pekon tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, melainkan juga mengedepankan keadilan sosial dalam penyaluran bantuan.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam roda pembangunan. BLT ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kehadiran negara di tengah rakyat,” jelas nya.
Pemerintah pekon juga mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan dana bantuan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan anak.
Tak hanya memberikan bantuan, pemerintah Pekon Atar bawang juga menyisipkan pesan moral dalam kegiatan ini: agar warga terus berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi meskipun berada dalam situasi sulit. Bantuan BLT bukan dimaksudkan untuk menggantikan penghasilan, melainkan sebagai penopang sementara agar masyarakat bisa bangkit dan lebih produktif.
“Kami mengajak warga untuk terus berupaya. Gunakan bantuan ini sebaik mungkin, dan mari bersama kita ciptakan pekon yang kuat secara ekonomi dan berdaya secara sosial,” pungkas Muksir.
Penyaluran BLT-DD di Pekon Atar Bawang ini menjadi potret kecil dari bagaimana kebijakan nasional bisa berdampak langsung pada warga desa. Namun ke depan, tantangannya adalah bagaimana bantuan-bantuan seperti ini tidak menciptakan ketergantungan, melainkan menjadi jembatan menuju kemandirian. Transparansi, ketepatan sasaran, dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.
(IF)