Lahat — Ketua Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) DPW Sumatera Selatan, Nathan, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat yang dinilai belum sepenuhnya merasakan arti kemerdekaan meskipun Indonesia telah genap berusia 80 tahun pada 17 Agustus 2025.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Lahat baru-baru ini, pada hari Sabtu (16/8/2025) Nathan melihat langsung aktivitas angkutan mobil batubara yang masih melintas di jalan umum. Debu tebal yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut tampak mencemari permukiman warga di sepanjang jalan lintas, mulai dari rumah, gedung sekolah, masjid, hingga perkantoran.
“Ini sangat berbahaya, terutama bagi balita, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Kesehatan mereka sangat rentan terkena dampak buruk dari paparan debu batubara,” ujarnya.
Nathan menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Lahat maupun Pemerintah Provinsi Sumsel yang diduga membiarkan persoalan ini terus terjadi tanpa solusi yang nyata. Ia juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum terkait yang menurutnya “tutup mata” terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami bertanya, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari perizinan dan pembiaran mobil angkutan batubara ini ? Jelas-jelas aktivitas ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Nathan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dampak buruk dari mobil angkutan batubara tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerusakan jalan cor beton, jembatan yang ambruk, hingga aspal yang mengelupas merupakan dampak langsung dari lalu lalangnya truk batubara. Ironisnya, biaya perbaikan ditanggung oleh negara, bukan oleh perusahaan tambang atau transportir.
MPG DPW Sumsel mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari penderitaan yang ditimbulkan oleh pembiaran,” tutup Nathan.
