MediaIstana.com
Banyuwangi,13 September 2025 – Proyek pembangunan Bendungan Setail yang berlokasi di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pekerjaan yang seharusnya mengedepankan kualitas dan standar keselamatan itu justru dinilai dikerjakan semaunya sendiri.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proses pembangunan dilakukan tanpa menggunakan alat pencampur material (molen). Selain itu, material yang digunakan, mulai dari pasir hingga batu, disebut tidak jelas asal-usul maupun kualitasnya.
Seorang pria mengaku bernama Feri, yang ditemui di lokasi, menyebut penggunaan alat pelindung diri (APD) K3 bagi pekerja hanyalah sekadar gaya-gayaan untuk keperluan swafoto. Padahal, APD seharusnya menjadi perlindungan utama bagi para pekerja proyek.
“Oowh itu hanya buat gaya gayaan buat anak anak foto foto”, sebut Feri saat di pertanyakan terkait APD yang baru di pakai lalu di foto setelahnya di lepas kembali (12/09)
Ketika dikonfirmasi, Feri juga tidak mengakui dirinya sebagai pegawai pengairan maupun kontraktor resmi. Ia hanya menyebut bahwa proyek tersebut berasal dari Kementerian, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Proyek ini dari KEMENTRIAN, kalau mau tanya ya sampean tanya ke kementrian sana,” tegasnya (12/09)
Kondisi ini memicu kegeraman salah satu aktivis pemerhati pengairan Banyuwangi Selatan F. SULISTIO, Ia menilai pembangunan yang bersumber dari uang rakyat seharusnya dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan standar pemerintah, bukan asal-asalan yang justru berpotensi merugikan masyarakat.
“Pekerjaan yang bersumber dari uang rakyat harusnya di kerjakan sesuai spesifikasi teknis dan standar penerintah, agar tidak merugikan penerima manfaat dan uang Negara” sebutnya saat di temui di kediamannya (12/09)
F. Sulistio juga menegaskan, jika praktik pembangunan seperti ini dibiarkan, maka bukan hanya kualitas bendungan yang diragukan, tetapi juga potensi kerugian negara serta ancaman keselamatan bagi pekerja di lapangan.
Namun hingga brita ini di tayangkan, masih belum bisa mendapatkan pernyataan resmi dari pihak pihak terkait (yt)
