*Pemkab Kutai Barat Didesak untuk Berhati-Hati dalam Melanjutkan Proyek Jembatan ATJ*
Media Istana.com, Kutai Barat – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pandawa Bertuah (LSM-RADAR) memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) tanpa melakukan kajian menyeluruh. Proyek ini telah menguras anggaran besar sejak 2008 dan masih belum memberikan kepastian penyelesaian.
*Kajian Menyeluruh Diperlukan untuk Menghindari Penyelewengan*
Sekjen DPP LSM-RADAR, Fondraradodo, menyatakan bahwa Pemkab Kutai Barat harus berhati-hati dalam mengelola proyek ini untuk menghindari penyelewengan dan kepentingan kelompok elit tertentu. “Jangan sampai proyek Jembatan ATJ hanya menjadi obyek kepentingan, sarang ‘penggelapan’ uang rakyat, dan menguntungkan korporasi tertentu. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” tegas Fondraradodo.
*Rakyat Kutai Barat Berhak Mendapatkan Transparansi dan Akuntabilitas*
LSM-RADAR meminta Pemkab Kutai Barat untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan melakukan pengelolaan proyek yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, proyek Jembatan ATJ dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Barat dan tidak hanya menjadi proyek yang menguntungkan kelompok elit tertentu.
Fondraradodo mengungkapkan sejarah panjang pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang telah dimulai sejak tahun 2008 pada masa pemerintahan Bupati Ismael Thomas. Proyek ini awalnya direncanakan untuk rampung pada tahun 2010 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kutai Barat, yaitu:
– *Tahap I*: Rp 18 miliar
– *Tahap II*: Rp 86 miliar
– *Jembatan Pendekat*: Rp 21 miliar
– *Tahap Selanjutnya*: sekitar Rp 473 miliar
Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek Jembatan ATJ mencapai sekitar Rp 598 miliar. Namun, realisasi proyek ini jauh dari target yang telah ditetapkan. Fondraradodo menyatakan bahwa proyek ini telah menjadi persoalan lama yang memerlukan penyelesaian serius dari pemerintah.
*Proses Lelang dan Kontrak Jembatan ATJ Menuai Kritik*
Sekjen DPP LSM RADAR, Fondraradodo, menyoroti proses lelang dan kontrak bernilai ratusan miliar pada pembangunan utama Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ). Pembangunan utama Jembatan ATJ baru dilakukan pelelangan pada tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp 341 miliar yang dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Proses lelang tersebut diikuti oleh 17 perusahaan, termasuk enam BUMN besar dan dua perusahaan swasta nasional ternama. Namun, meskipun proyek ini dijadwalkan selesai dalam 1.094 hari kalender (782 hari kerja) atau tuntas pada 20 November 2015, realisasi proyek jauh dari target. Progres pekerjaan hanya mencapai kisaran 40 persen, dan proyek tetap mangkrak hingga batas akhir kontrak.
*Kritik terhadap Proses Subkontrak*
Fondraradodo juga mengkritik proses subkontrak yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menurutnya, pekerjaan justru disubkontrakkan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga hasilnya amburadul. “Lebih ironis lagi, pekerjaan justru disubkontrakkan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga hasilnya amburadul,” ungkap Fondraradodo.
*Proyek Jembatan ATJ: Anggaran Besar, Hasil Nol*
Sekjen DPP LSM-RADAR, Fondraradodo, menyoroti proyek pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang telah menghabiskan anggaran besar namun tidak kunjung selesai. Menurutnya, proyek ini seharusnya tidak kekurangan dukungan politik maupun anggaran, karena DPRD Kutai Barat telah menyetujui alokasi dana multiyears sejak awal.
*Pemborosan Uang Rakyat*
Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Proyek ini terus mengalami kebuntuan dan anggaran tambahan pun dialihkan. Fondraradodo menyatakan bahwa puluhan hingga ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan, tetapi jembatan tak kunjung selesai. “Ini jelas pemborosan uang rakyat,” papar Fondra.
*Kegagalan Proyek yang Mengecewakan*
Di Saat , pemerintah Bupati FX Yapan Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk perencanaan pembangunan jembatan pengganti Jembatan ATJ yang mangkrak sejak tahun 2015. Jembatan baru ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Jembatan yang terletak di Kecamatan Melak ini, yang semula dirancang untuk menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn, menghadapi berbagai kendala teknis dan hukum yang menghambat penyelesaiannya.
Fondraradodo menilai bahwa kegagalan proyek ini sangat mengecewakan, terutama karena proyek ini telah menghabiskan anggaran besar namun tidak memberikan hasil yang signifikan. Ia berharap agar pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan proyek ini agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang serupa di masa depan.
Penulis f.widodo.z
