Mediaistana.com-
Banyuwangi – Proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) senilai sekitar Rp7 miliar dikabarkan mengalir ke salah satu pondok pesantren di Banyuwangi. Pondok pesantren tersebut adalah Mabadi’ul Ihsan, yang berlokasi di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.
Ponpes ini disebut-sebut dimiliki oleh tokoh penting Banyuwangi, yakni Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani, yang juga dikenal sebagai figur berpengaruh dalam birokrasi daerah. Karena itu, pondok pesantren ini dinilai mendapat perlakuan istimewa dengan berbagai proyek pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat.
Ketua Banyuwangi Corruption Watch (BCW), Masruri, menyebut bahwa tidak hanya proyek Rusunawa yang mengalir ke pondok tersebut. Dari data yang dihimpun BCW, juga terdapat sejumlah hibah lain dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
“Selain Rusunawa, ada juga hibah dari APBD ke Ponpes Mabadi’ul Ihsan. Misalnya, pembangunan pagar pondok saja menghabiskan dana Rp500 juta. Itu baru pagarnya. Masih ditambah hibah sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2024. Belum tahun-tahun sebelumnya. Terus yang lain dapat bagian apa?” ujar Masruri (9/10/2025) dengan nada heran.
Menurut Masruri, proyek-proyek bernilai besar juga tampak berdiri megah di lingkungan pesantren tersebut. Salah satunya pembangunan SMKN dengan gedung super mewah, serta pendirian perguruan tinggi yang relatif baru namun berkembang pesat.
“Bantuan pemerintah itu harus tepat sasaran. Jangan karena punya relasi kekuasaan, program pemerintah dijadikan semacam hadiah atau hibah kepada sesama pejabat, bahkan ke ponpesnya sendiri. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Masruri.
Di sisi lain, warga menilai kebijakan bantuan pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada masyarakat kecil yang masih kesulitan secara ekonomi.
“Kalau wong cilik diberikan bantuan Rusunawa, tentu sangat senang sekali dan alhamdulillah. Tapi kenyataannya justru orang-orang di atas yang selalu mengambil jatah rakyat kecil. Tolong perhatikan kami rakyat kecil ini, Bu Ipuk dan Pak Anas,” ujar Pak Toni, warga Genteng Kulon.
BCW mendesak agar lembaga terkait melakukan audit transparan terhadap seluruh proyek dan hibah yang mengalir ke lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan pihak-pihak yang memiliki hubungan kekuasaan, guna memastikan penggunaan dana publik benar-benar tepat sasaran dan adil bagi seluruh warga Banyuwangi.
