Mediaistana.com-
Banyuwangi 13-10-2025 – Dugaan praktik pemotongan dana bantuan pendidikan di PKBM Putra Cendekia, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kini menuai sorotan. Bantuan dari program Garda Ampuh yang seharusnya diterima secara penuh oleh para peserta didik diduga tidak disalurkan utuh dan tanpa transparansi.
Beberapa siswa menyebut bahwa dana yang diterima hanya sekitar Rp500.000, padahal nominal bantuan yang seharusnya diterima setiap peserta didik mencapai Rp2.400.000. Selisih dana tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan penerima.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, menegaskan bahwa seluruh dana bantuan pendidikan wajib diberikan sepenuhnya kepada penerima manfaat.
“Bantuan yang diterima dari program Garda Ampuh harus disalurkan utuh kepada siswa. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun,” tegas Suratno.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Kabid Dinas Pendidikan Banyuwangi, Bu Lina, yang menyebut bahwa adanya potongan untuk biaya operasional sekolah masih diperbolehkan.
“Kalau ada sebagian dana yang digunakan untuk keperluan di sekolah, itu masih diperbolehkan selama untuk mendukung kegiatan belajar,” ujar Bu Lina saat dimintai tanggapan.
Pernyataan tersebut menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Pasalnya, kebijakan yang disampaikan oleh Bu Lina dianggap tidak sejalan dengan penegasan Kepala Dinas yang menolak segala bentuk pemotongan dana bantuan.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai bahwa sikap yang tidak konsisten dari internal Dinas Pendidikan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuka peluang penyalahgunaan bantuan. Mereka mendesak agar dilakukan klarifikasi resmi dan audit terbuka terhadap penyaluran dana di PKBM terkait.
Program Garda Ampuh sendiri merupakan inisiatif pemerintah daerah Banyuwangi untuk membantu warga yang menempuh pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola PKBM Putra Cendekia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemotongan dana tersebut. Dinas Pendidikan Banyuwangi juga belum mengeluarkan pernyataan tertulis terkait perbedaan sikap antara kepala dinas dan kabidnya.
(TIM)
