Garut, Mediaistana.com – Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, I.P.U., bersama Kepala Dinas Pertanian Ir. Haeruman, M.P., berhasil meningkatan Sewasambada Pangan Padi 15%.
Ia memberikan arahan kepada seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga swasembada pangan dan stabilitas harga komoditas pangan di Daerah.
Kegiatan pengarahan ini, berlangsung di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Selasa (14/10/2025).
“Penyuluh Pertanian Lapangan, merupakan ujung tombak pemerintah yang bertugas memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, dan teknologi kepada petani guna meningkatkan produktivitas,” ujar Bupati Garut.
Selain itu, Bupati juga mengimbau PPL untuk lebih tanggap terhadap pengendalian harga pangan, jangan terlalu murah atau terlalu mahal. Sehingga harga bisa terkendali dan tidak menimbulkan inflasi. Kalau inflasi, maka yang pertama rugi mendapatkan dampak adalah orang miskin, tandasnya.
”Mengenai laporan harga pupuk tidak sesuai ketentuan, langkah cepat Bupati Garut segera meminta Kepala Dinas Pertanian untuk mengundang para distributor. Selain itu, kita akan mengundang Kejaksaan dan Kepolisian, guna berdiskusi terkait masalah industri pupuk. Karena ini adalah amanat undang-undang,” ungkap Bupati.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Ir. Haeruman, M.P., menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Garut yang telah memberikan motivasi kepada PPL dari 42 Kecamatan.
“Meskipun jumlah PPL di Kabupaten Garut saat ini baru 258 orang, masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dalam undang undang mengamanatkan satu desa satu penyuluh, yang berarti Garut masih kekurangan (268) penyuluh,” ujar Haeruman
Dengan bantuan rekan-rekan para penyuluh di Kabupaten Garut. Alhamdulillah swasembada pangan padi, itu ada kenaikan 15%, tentunya hasil jerih payah dan support dari Pak Bupati, jelas Haeruman dalam menyampaikan laporannya.
“Tantangan yang dihadapi, dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025. Instruksi ini mengamanatkan pengalihan tugas dan penarikan seluruh Penyuluh Pertanian ASN Kepusat per 1 Januari 2026, di mana untuk Garut berjumlah 174 orang,” paparnya.
Lanjut Haeruman, data kelembagaan petani di Kabupaten Garut yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan) meliputi ; (5.974) Kelompok Tani, (425) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (255) unit Lembaga Ekonomi Kelompok.
“Ia menekankan perlunya pembinaan intensif, agar
Lembaga Ekonomi Kelompok, dapat ditingkatkan menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP),” tuturnya.
Selain itu, terkait aset. Ia berharap Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang berjumlah 42 unit dan merupakan aset milik Pemda Garut dapat segera disertifikatkan, tandasnya.
Kehadiran Pak Bupati, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kerja bagi rekan-rekan penyuluh pertanian, untuk tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dimasa transisi, maupun pasca pengalihan PPL ke Pemerintah Pusat, pungkas Kepala Dinas Pertanian Ir. Haeruman, M.P.
Jurnalis : (Beni Nugraha, AMD, KD., C.BJ., C.EJ., C.In.)
