Mamasa, Media Istana Com — Kegiatan rehabilitasi sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Mamasa kini menjadi sorotan publik. Dalam kunjungan tim Media Istana Com pada 19 Oktober 2025, ditemukan beberapa sekolah negeri yang proyek rehabilitasinya terbengkalai, padahal dikerjakan melalui sistem pihak ketiga.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan dan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Sub Gaji (SG). Sejumlah sekolah di Kecamatan Mambi, seperti SDN 003 Maerang dan SDN 007 Salubulung, menjadi contoh nyata permasalahan tersebut.
Di SDN 003 Maerang, pekerjaan rehabilitasi tidak berjalan karena dana sebesar Rp156 juta dari DAU SG tahun anggaran 2024 belum juga dicairkan hingga kini. Sementara itu, di SDN 007 Salubulung, dana sudah cair dan pekerjaan fisiknya telah mencapai sekitar 70%, ungkap salah satu sumber yang ditemui di lapangan.
Menurut keterangan Herman, selaku pihak ketiga atau pengelola proyek rehabilitasi di SDN 003 Maerang, dirinya telah menjadi korban karena menalangi biaya awal hingga Rp80 juta untuk memulai pekerjaan. Namun, hingga progres mencapai 81%, dana dari pemerintah belum juga turun. Akibatnya, sejumlah pekerja harian belum menerima upah, karena modal awal sudah habis untuk pembelian material.
Hal ini turut dibenarkan oleh Rio, salah satu konsultan proyek sekolah tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana yang diperuntukkan untuk rehabilitasi SDN 003 Maerang memang bersumber dari DAU SG dengan total Rp156 juta, namun realisasinya belum ada hingga saat ini.
Rio juga menyebutkan bahwa Herman telah melayangkan somasi kepada Pemerintah Daerah Mamasa sebagai bentuk penuntutan agar dana segera dicairkan. Pihaknya telah mendapatkan janji dari Dinas Keuangan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, melalui pejabat bernama Rusli, bahwa pencairan akan dilakukan setelah terbitnya DPA pada bulan November 2025.
Namun, jika janji tersebut tidak ditepati, sejumlah elemen masyarakat, khususnya pekerja harian dan pihak pengelola proyek, berencana akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Pemda Mamasa sebagai bentuk protes atas keterlambatan pencairan dana tersebut.
“Bila pada bulan November nanti janji dari pihak Dinas Keuangan dan Dinas Pendidikan tidak direalisasikan, kami bersama pekerja dan masyarakat akan turun langsung melakukan aksi protes di Pemda,” ujar Rio tegas.
Kasus ini menjadi perhatian serius banyak pihak, mengingat keterlambatan pencairan dana bukan hanya menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi bagi para pekerja lokal yang terlibat dalam proyek tersebut.
(Nurdin P.)
