RIAU – PELALAWAN | Proyek prioritas penanganan banjir yang digadang-gadang Bupati Pelalawan, Zukri, berupa pembangunan Drainase Premier Pangkalan Kerinci, kini berada di ujung tanduk. Selain mangkrak dan memakan dua tahun anggaran (2022–2023) dengan total kucuran miliyaran, kondisi fisik bangunan drainase itu justru menuai kritik keras.
Pada Selasa (18/11/2025), Ketua Satgasus KPK Tipikor Provinsi Riau, Julianto, melakukan inspeksi mendadak di lokasi proyek dan menemukan indikasi kuat kerugian negara akibat pekerjaan yang dianggap jauh dari standar.
Di hadapan awak media, Julianto menyoroti kondisi drainase yang tampak belok-belok, bergeser, dan sebagian hampir ambruk.
“Tolong Bapak Bupati, Bapak Kejaksaan, Bapak Kapolres, tengoklah hasil kerja beliau (Kabid SDA Latif Busroni). Yang ini belok-belok, sudah hampir ambruk, ini miring sekali,” ujarnya lantangnya sambil menunjuk ke arah yang disebut.
Ia bahkan menggunakan analogi ekstrem untuk menggambarkan desain proyek yang menurutnya kacau balau.
“Seperti ular kena pukul. Masa konsultan menggambar begini? Ini luar biasa menurut saya.”
Temuan itu sejalan dengan laporan awal media yang menyebut struktur drainase tampak hampir roboh, retak putus, dan buruk secara estetika.
Julianto mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, tidak tinggal diam.
“Tolong diusut tuntas. Sambungannya sudah turun, retak-retak. Jangan seperti ini pun bisa di-PHO-kan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa uang proyek tersebut berasal dari pajak masyarakat.
“PHO itu pakai uang negara. Nota benenya uang dari pajak rakyat. Tolong Kejaksaan usut tuntas kasus ini,” ujarnya sambil memberikan hormat.
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan lapangan yang mengarah pada dugaan kuat tindak pidana korupsi dalam proyek penanganan banjir bernilai miliaran rupiah ini.***
