Madiun.media istana.com
–Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) oleh pemerintah pusat di wilayah setempat berjalan tepat sasaran. Hal tersebut dimungkinkan berkat pemutakhiran dan sinkronisasi data kesejahteraan sosial yang kini terintegrasi secara nasional.
Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun, Heri Suwartono, menegaskan bahwa seluruh tahapan penyaluran bantuan telah ditopang oleh sistem digital yang akuntabel.Seluruh proses sudah berbasis sistem. Mulai dari usulan, sanggahan, hingga verifikasi kini terintegrasi, sehingga kelayakan penerima dapat diidentifikasi lebih akurat dan dipastikan tepat sasaran,” ujarnya saat mendampingi pelaksanaan penyaluran BLT Kesra di Kelurahan Taman, Kota Madiun, Senin.(24/11/2025)
Menurut Heri, bantuan tersebut menyasar 5.879 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Madiun sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran BLT Kesra telah tersinkronisasi dengan sejumlah aplikasi strategis, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta sistem informasi milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Integrasi lintas basis data tersebut memudahkan pendeteksian penerima yang dianggap tidak memenuhi kriteria, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur.Heri juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam memanfaatkan bantuan.“Bantuan ini harus digunakan dengan bijak. Kami terus mengedukasi penerima agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tuturnya.
Diketahui, BLT Kesra yang dicairkan kali ini merupakan alokasi periode Oktober–Desember 2025, dengan besaran Rp300 ribu per bulan per KPM. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan sehingga tiap KPM menerima Rp900 ribu.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menerapkan penyaringan ketat terhadap calon penerima, termasuk pengawasan terhadap penerima yang terindikasi terlibat judi online maupun cicilan barang mewah. “Seleksi dilakukan secara bertahap dan transparan. Ini demi menjaga keadilan distribusi,” imbuhnya.
Secara nasional, program BLT Kesra ditargetkan menyentuh 35,49 juta KPM atau sekitar 140 juta jiwa, berdasarkan data desil 1 hingga 4 Sensus Ekonomi Nasional—yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di luar skema bantuan reguler seperti PKH dan BPNT.
Heri menyebut, program ini juga selaras dengan komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada misi pengentasan kemiskinan.
(Wartawan: tukiyo)
