Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Larangan penggunaan alat berat di kawasan tambang emas Gunung Botak kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan koperasi tambang rakyat. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan teknis, tetapi menyangkut tiga hal sekaligus: keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi daerah. Seperti dua sisi mata uang, langkah pelarangan ini membawa keuntungan sekaligus kerugian yang tidak dapat diabaikan.
Di satu sisi, larangan ini sering dipandang sebagai langkah penting untuk menyelamatkan lingkungan Gunung Botak yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambang ilegal. Tanah yang terkelupas, hutan yang hilang, dan sedimentasi sungai adalah bukti nyata bagaimana pengerukan mekanis dengan cepat mengubah kondisi ekologis. Dengan dilarangnya alat berat, laju kerusakan dapat ditekan; otoritas lebih mudah mengawasi aktivitas penambangan; dan risiko bencana seperti longsor yang biasanya dipicu galian besar dapat diminimalkan.
Namun, bagi koperasi tambang rakyat, dampak kebijakan ini tidak sesederhana itu. Tanpa alat berat, produktivitas penambangan merosot tajam. Penggalian manual tidak mampu menandingi kecepatan dan kedalaman yang dicapai mesin. Koperasi menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, terutama karena harus menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk pekerjaan yang sama, sementara hasil yang diperoleh jauh lebih sedikit. Pada akhirnya, pendapatan koperasi dan para penambang ikut menurun. Ironisnya, kelangkaan hasil dapat mendorong sebagian pihak untuk mencari jalan ilegal—sebuah persoalan yang justru ingin diberantas pemerintah.
Secara sosial, larangan ini membawa dua sisi dampak. Benar bahwa absennya alat berat mengurangi potensi ketegangan dan konflik akibat persaingan penguasaan lahan—sesuatu yang sering muncul ketika alat berat dimasukkan oleh kelompok tertentu. Tetapi di sisi lain, penurunan pendapatan masyarakat dapat memicu tekanan ekonomi baru. Keluarga yang selama ini bergantung pada tambang terpaksa mengencangkan ikat pinggang, atau mencari alternatif yang belum tentu lebih aman maupun lebih legal.
Pemerintah daerah juga berada dalam posisi dilematis. Di satu pihak, menjaga alam Gunung Botak adalah mandat moral dan administratif. Di pihak lain, penurunan volume produksi berarti berkurangnya kontribusi ekonomi ke daerah, baik dari retribusi maupun perputaran ekonomi yang selama ini menjadi nafas bagi banyak pelaku usaha lokal.
Melihat seluruh dinamika tersebut, sudah saatnya diskusi mengenai tambang Gunung Botak tidak lagi terjebak pada dikotomi “alat berat atau tidak sama sekali.” Pendekatan hitam-putih hanya akan memicu persoalan baru. Yang dibutuhkan adalah regulasi cerdas yang menyeimbangkan produktivitas dengan keberlanjutan: penetapan zona khusus penggunaan alat berat yang terkontrol, batas kedalaman galian, teknologi ramah lingkungan, serta tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
Gunung Botak adalah bagian dari identitas dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Menyelamatkannya tidak boleh berarti memiskinkan rakyat, sementara memakmurkan rakyat tidak boleh berarti merusak masa depan alam. Editorial ini mengajak semua pihak—pemerintah, koperasi, dan masyarakat—untuk bergerak menuju titik tengah yang lebih bijaksana: model penambangan rakyat yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
( AS)
