Media istana.Com
Pontianak,Kalbar – Proyek pembangunan Puskesmas Siantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan keras publik. Proyek fasilitas kesehatan yang dibiayai dari uang negara ini diduga kuat tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Ironisnya, alih-alih menghadirkan klarifikasi substansial, pemberitaan di salah satu media justru dinilai tidak objektif, tidak berimbang, dan berpotensi menggiring opini publik menjauh dari inti persoalan.
Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kota Pontianak menegaskan bahwa kritik dan sorotan yang disampaikan bukanlah opini liar ataupun asumsi sepihak. Seluruh pernyataan didasarkan pada temuan lapangan yang nyata, terukur, dan terdokumentasi, serta telah ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai prinsip kontrol sosial dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Sebagai bentuk keseriusan, AWI Kota Pontianak telah secara resmi melayangkan surat kepada Wali Kota Pontianak, Dinas PUPR Kota Pontianak Bidang Cipta Karya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Pontianak, serta pihak pelaksana proyek, CV Firaz. Surat tersebut memuat laporan informasi awal terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, mutu pekerjaan konstruksi yang dipertanyakan, serta indikasi pelaksanaan proyek yang diduga tidak sejalan dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun hingga berita ini diturunkan, seluruh pihak terkait memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada penjelasan teknis yang dapat diuji, dan tidak ada pernyataan terbuka kepada publik. Sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar dan semakin memperkuat dugaan bahwa persoalan teknis yang disorot memang tidak mudah dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Lebih ironis lagi, di tengah absennya jawaban atas substansi teknis proyek, publik justru disuguhi pemberitaan bernuansa seremonial dengan menonjolkan kegiatan kontraktor yang mengundang RT setempat. Narasi semacam ini dinilai tidak relevan, dangkal, dan menyesatkan, karena sama sekali tidak menyentuh inti persoalan menyangkut kualitas bangunan, kesesuaian pekerjaan konstruksi, serta potensi risiko jangka panjang bagi layanan kesehatan masyarakat.
AWI menegaskan bahwa kegiatan seremonial tersebut tidak tercantum dalam dokumen kontrak, tidak memiliki dasar teknis, tidak memiliki dasar hukum, serta tidak dapat dijadikan alat klarifikasi maupun pembenaran atas dugaan penyimpangan spesifikasi pekerjaan. Praktik pencitraan semu ini justru dipandang sebagai upaya pengalihan isu dari persoalan serius yang menyangkut mutu bangunan, keselamatan pengguna fasilitas kesehatan, serta potensi kerugian keuangan negara.
Ketua Tim Monitoring AWI Kota Pontianak, Budi Gautama, menilai framing pemberitaan yang mengedepankan simbolisme kosong berpotensi membentuk opini palsu, menyesatkan masyarakat, serta melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek pemerintah.
> “Judul ‘Wajah Baru Puskesmas Siantan Tengah Dipertanyakan, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis’ bukan asumsi, melainkan cerminan persoalan nyata di lapangan. Klarifikasi yang sah dan bertanggung jawab harus menjawab aspek teknis secara terbuka dan terukur, bukan mengalihkan perhatian publik melalui kegiatan seremonial yang tidak memiliki nilai teknis maupun yuridis,” tegas Budi.
AWI Kota Pontianak secara tegas mendesak CV Firaz selaku pelaksana proyek, konsultan pengawas, PPK Dinas Kesehatan Kota Pontianak, serta Dinas PUPR Kota Pontianak Bidang Cipta Karya untuk segera membuka seluruh data teknis pekerjaan kepada publik, melakukan audit menyeluruh dan evaluasi objektif di lapangan, serta memastikan proyek dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tegas, transparan, dan akuntabel dinilai tidak dapat ditawar demi menjaga keuangan negara, menjamin mutu bangunan fasilitas kesehatan, serta melindungi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan bermartabat.
Jika persoalan ini terus diabaikan, maka publik berhak dan patut mempertanyakan komitmen pengawasan, integritas pelaksana proyek, serta tanggung jawab para pemangku kepentingan terkait.
Sy Husin A
(Tim/Redaksi)
