Sebuah insiden kesalahpahaman yang berujung pada pelaporan hukum tengah menjadi perbincangan hangat, di mana seorang Wartawan di Kabupaten Buru dipanggil polisi untuk memberikan klarifikasi.
Kasus ini bermula dari interaksi sosial di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Namlea yang melibatkan seorang wakil rakyat, namun kemudian berkembang menjadi polemik di media sosial.
Pada hari Senin, 12 Januari 2026, jurnalis tersebut memenuhi panggilan untuk menghadap ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Peristiwa ini memicu diskusi mendalam mengenai batasan tanggung jawab profesi pewarta ketika materi peliputan tersebar di luar kendali redaksi resmi.
*Kronologi Kejadian di TPU Namlea*
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula pada Sabtu, 6 Januari 2026, di area TPU Namlea saat para pekerja pembersihan makam sedang beristirahat sore.
Saat itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Buru datang berziarah dan berpapasan dengan para pekerja di lokasi tersebut.
Salah satu pengunjung di lokasi para pekerja yang lagi beristirahat memberikan kode isyarat tangan meminta rokok kepada anggota dewan tersebut, yang kemudian direspons dengan kalimat yang dianggap kurang pantas oleh sebagian pihak.
Mendapat informasi tersebut, seorang jurnalis yang berada di lokasi berinisiatif melakukan peliputan karena menilai ada nilai berita dalam interaksi pejabat publik tersebut.
Karena tidak membawa telepon seluler, sang jurnalis meminjam ponsel milik seorang ibu yang juga berada di lokasi untuk merekam wawancara dan memberikan komentar jurnalisme warga.
Ia kemudian mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya dan berpesan bahwa berita akan dinaikkan setelah ia melakukan konfirmasi berimbang kepada anggota dewan bersangkutan.
*Video Viral Melalui Akun Pribadi*
Namun, sebelum proses konfirmasi dan penulisan berita selesai dilakukan oleh sang jurnalis, pemilik ponsel tersebut diduga telah mengunggah potongan video ke media sosial Facebook.
Unggahan tersebut disertai narasi yang mempertanyakan etika komunikasi sang anggota dewan, yang kemudian memicu beragam komentar pro dan kontra dari warganet.
Merasa dicemarkan nama baiknya akibat postingan tersebut, anggota DPRD itu melaporkan pemilik akun ke SPKT Polres Buru.
Situasi semakin pelik ketika jurnalis yang merekam video tersebut turut terseret dalam pusaran kasus ini karena dianggap sebagai perekam awal.
Melalui sambungan telepon dengan seorang rekan pengacara, jurnalis tersebut menjelaskan posisi sebenarnya bahwa ia hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk mengumpulkan informasi dan memvideokan pengunjung yang berinteraksi dengan anggota dewan tersebut
Ia menekankan bahwa dirinya belum menaikkan berita tersebut karena masih menunggu tahapan konfirmasi agar berita berimbang.
*Panggilan Polisi dan Pembelaan UU Pers*
Jurnalis tersebut mengaku menerima kabar melalui kerabatnya bahwa ada surat panggilan dari Polres Buru terkait laporan pencemaran nama baik.
Dikutip dari keterangan jurnalis tersebut, ia merasa heran karena sebagai insan pers, ia bekerja di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pers seharusnya ditempuh melalui Hak Jawab atau Hak Koreksi jika berita sudah tayang, bukan langsung melalui pelaporan pidana, apalagi berita resminya belum ia terbitkan.
*Berikut adalah poin pembelaan yang disampaikan:*
-Hak Jawab: Wartawan memiliki kewajiban menayangkan hak jawab jika berita dianggap merugikan, namun dalam kasus ini berita belum diterbitkan.
-Viralisasi: Jurnalis tidak menyebarkan atau memviralkan rekaman tersebut, melainkan materi itu diunggah oleh pihak ketiga (pemilik ponsel).
-Tugas Jurnalistik: Merekam dan mencari informasi adalah tugas dasar wartawan yang dilindungi undang-undang.
Pihaknya berharap agar aparat penegak hukum dapat melihat kasus ini secara jernih dengan memisahkan antara aktivitas jurnalistik yang sah dengan tindakan penyebaran konten oleh warga sipil.
Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penanganan di SPKT Polres Buru
Diharapkan penyelesaian sengketa ini dapat mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.
