Media istana.com – Bandung – Jawa Barat – Sabtu 7 februari 2026 – Di tengah kesibukan negara membangun proyek dan merapikan agenda politik, satu persoalan mendasar justru luput dari perhatian serius: kondisi generasi muda yang kian tergerus oleh kecanduan ponsel pintar tanpa pengawasan dan regulasi tegas. Dampaknya tidak lagi bersifat individual, melainkan telah menjelma menjadi persoalan nasional.
Fenomena ini nyata di ruang-ruang kelas dan lingkungan keluarga. Daya konsentrasi belajar menurun, minat baca melemah, interaksi sosial berkurang, serta stabilitas emosi anak-anak semakin rapuh.
Sekolah dan orang tua berada di garis depan menghadapi persoalan ini, namun sering kali tanpa dukungan kebijakan yang memadai dari negara.
Keresahan tersebut disampaikan langsung oleh para orang tua murid, yang menyaksikan perubahan perilaku anak-anak mereka dari hari ke hari.
“Kami orang tua sudah kehabisan kata. Setiap hari kami melihat anak-anak kami berubah: lebih mudah marah, sulit fokus belajar, dan hidupnya tidak lepas dari layar ponsel. Sekolah kewalahan, kami kewalahan, tetapi negara justru sibuk dengan proyek dan urusan politik,” ujar seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya.
Kesaksian itu mencerminkan kegelisahan publik yang kian meluas. Di banyak daerah, sekolah menghadapi keterbatasan kewenangan untuk mengatur penggunaan ponsel secara tegas. Sementara itu, regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum menjawab skala persoalan yang terus membesar.
Ironi muncul ketika anggaran pendidikan terus meningkat, namun kualitas lingkungan belajar justru tergerus oleh penggunaan gawai yang tak terkendali. Guru dituntut beradaptasi, orang tua diminta lebih waspada, tetapi negara belum menunjukkan langkah kebijakan yang sistematis dan terukur.
“Kami tidak menuntut kemewahan atau proyek besar. Kami hanya ingin anak-anak kami tumbuh sehat secara mental dan moral. Namun hari ini, perhatian negara terasa lebih tertuju pada angka dan jabatan, sementara masa depan anak-anak kami terancam,” ungkap orang tua murid lainnya.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dapat terus melepaskan tanggung jawab ini semata-mata kepada keluarga.
Ketika dampaknya meluas dan bersifat struktural, kehadiran negara menjadi keharusan. Pembiaran terhadap persoalan ini berisiko melahirkan generasi dengan daya saing rendah dan ketahanan mental yang rapuh.
Lebih jauh, pertanyaan mendasar perlu diajukan: apa arti pembangunan fisik dan proyek infrastruktur jika kualitas sumber daya manusia justru terabaikan? Pembangunan sejatinya tidak hanya diukur dari beton dan aspal, tetapi dari kemampuan negara menjaga dan menyiapkan generasi penerusnya.
“Jika para pemimpin masih memiliki kepekaan, lihatlah anak-anak kami. Mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan masa depan bangsa yang sedang terancam oleh pembiaran,” tutur seorang orang tua murid lainnya.
Sejarah akan mencatat bukan hanya capaian proyek atau keberhasilan politik, melainkan juga keputusan-keputusan yang diambil—atau diabaikan—ketika masa depan generasi muda dipertaruhkan. Di titik inilah negara dituntut untuk hadir, bersikap tegas, dan mengambil langkah nyata.
Karena membangun bangsa tidak cukup dengan proyek, tetapi dengan menjaga akal sehat, karakter, dan masa depan generasi mudanya.
