Berantas Tambang Ilegal, Aktivis Lingkungan, Fajriansyah: Nurdiansyah Alasta Layak Pimpin Demokrat Aceh.
BANDA ACEH –MEDIAISTANA COM. Konsistensi drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes, dalam agenda pemulihan ekosistem di kawasan pedalaman Aceh yang merupakan hulu hampir semua sungai di Aceh, mengundang apresiasi dan dukungan politik dari kalangan masyarakat sipil. Fajriansyah, seorang pegiat lingkungan GENTALA (Generasi Pecinta Alam) yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Aceh Tenggara, secara tegas menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Demokrat tersebut sebagai sosok paling layak untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Aceh pada masa mendatang.
Penilaian ini berangkat dari analisis terhadap praktik politik Nurdiansyah secara konsisten melalui perannya sebagai Anggota DPRA telah memusatkan perhatiannya pada program pemulihan dan pelestarian kawasan hutan di wilayah pedalaman Aceh, yang secara hidrologis berfungsi sebagai daerah serapan air utama bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh.
“Langkah ini merupakan bentuk kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem yang visioner dan mendalam,” tegas Fajriansyah. “Dengan memperbaiki fungsi hidrologis di hulu melalui peningkatan tutupan hutan, beliau sesungguhnya sedang membangun infrastruktur alami yang berperan sebagai penahan terhadap bencana banjir yang bisa saja datang di saat yang tidak terduga. Pendekatan ini sangat strategis dan berkelanjutan dibandingkan intervensi program yang bersifat reaktif sesaat dan hanya mengandalkan pembangunan semantara.”
Komitmen Nurdiansyah Alasta terhadap penyelamatan lingkungan Aceh juga terlihat dari dari sikap tegasnya sebagai anggota Panitia Khusus Mineral dan Batubara (Pansus Minerba) DPRA dalam menolak praktik pertambangan ilegal yang kerap menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem lingkungan yang menjadi sumber utama bencana di Aceh. Sikap konsisten ini memperkuat kredibilitasnya sebagai politisi yang memiliki pemahaman ekologis yang tinggi dan visoner, serta menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Aceh harus dimulai dari perlindungan dan pemulihan sumber daya alam yang menjadi landasan kehidupan.
Dukungan dari komunitas masyarakat sipil pegiat lingkungan ini memberikan dimensi baru pada dinamika internal Partai Demokrat Aceh yang sedang mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan melalui Musyawarah Daerah (Musda) 2026. Nurdiansyah Alasta, yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRA, disebut-sebut sebagai salah satu calon utama.
Dari sudut pandang elektoral politik, mengangkat Nurdiansyah Alasta sebagai Ketua DPD Demokrat Aceh dinilai dapat menjadi perubahan strategis yang penting. Kepemimpinan dengan rekam jejak nyata di bidang lingkungan dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan berpotensi besar menarik dukungan dari pemilih muda, masyarakat pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam, serta kalangan profesional dan akademisi yang semakin kritis. Hal ini akan meningkatkan nilai elektoral Partai Demokrat dengan memperluas basis dukungan melampaui politik tradisional, menawarkan narasi pembangunan yang maju dan tanggap terhadap ancaman kerusakan lingkungan nyata yang dihadapi masyarakat Aceh yang saat ini kerap ditimpa musibah bencana.
Ketika dikonfirmasi, Nurdiansyah Alasta menyatakan bahwa komitmennya dalam pemulihan hutan dan penolakan terhadap tambang ilegal adalah bentuk pertanggungjawaban moral sebagai perwakilan rakyat di parlemen Aceh. “Fungsi ekologis hutan hulu adalah kepentingan bersama yang mendasar. Mengalokasikan sumber daya untuk menjamin kelestariannya dan menolak praktik tambang ilegal yang merusak bukan sekadar memenuhi aspirasi pemilih, melainkan memenuhi kewajiban konstitusional dan moral. Ini adalah langkah strategis untuk pengurangan risiko bencana dan menjamin masa depan Aceh,” jelasnya.
(AS/$E)
