Rustam Fadly Tukuboya, SH, politisi dari Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Buru, menyampaikan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang dinilai sengaja membangun opini bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tidak berpihak kepada umat Islam Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Rustam menyusul beredarnya narasi di ruang publik yang mempertanyakan komitmen gubernur terhadap kelompok agama Islam. Ia menilai tudingan itu tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menciptakan polarisasi sosial di wilayah yang selama ini dikenal sensitif terhadap isu identitas.
Rekam Jejak dan Konteks
Dalam keterangannya, Rustam merujuk pada rekam jejak Hendrik Lewerissa sebelum menjabat sebagai gubernur. Ia menyebut bahwa sejak awal kiprah politiknya, Lewerissa menunjukkan pendekatan inklusif dengan menghadiri dan mendukung berbagai kegiatan lintas agama di Maluku.
“Fakta-fakta tersebut dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan publik dan kebijakan yang bersifat inklusif,” ujar Rustam, Selasa, (17/2/2026)
Secara terpisah, sejumlah pengamat menilai bahwa dalam dinamika politik lokal, isu agama kerap digunakan sebagai instrumen mobilisasi opini. Pola ini, menurut mereka, biasanya muncul ketika kompetisi politik memasuki fase konsolidasi kekuatan atau saat kebijakan tertentu menuai resistensi.
Dugaan Penggiringan Opini
Rustam menduga terdapat upaya sistematis untuk membentuk persepsi negatif terhadap gubernur melalui pengulangan narasi yang menyentuh sentimen keagamaan. Ia menilai strategi tersebut berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik dan merusak kohesi sosial.
“Demokrasi memberi ruang kritik, tetapi kritik harus berbasis data dan fakta. Menggunakan sentimen agama untuk membangun stigma adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sebagai kader Gerindra, dirinya tidak akan tinggal diam apabila tudingan tersebut berkembang menjadi fitnah atau informasi yang menyesatkan. Langkah hukum, kata dia, menjadi opsi apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam penyebaran narasi tersebut.
Stabilitas dan Harmoni Sosial
Maluku memiliki sejarah panjang dinamika sosial berbasis identitas. Karena itu, berbagai pihak mengingatkan agar isu-isu sensitif tidak dijadikan komoditas politik. Rustam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Stabilitas daerah harus menjadi prioritas bersama. Jangan sampai narasi yang tidak berdasar justru memicu ketegangan baru,” ujarnya.
