Jakarta, Mediaistana.Com- Jumat (20/2/2026) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Jakarta, sejumlah kementerian dan lembaga menyepakati percepatan reformasi birokrasi serta optimalisasi layanan publik berbasis digital sebagai prioritas utama tahun 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas slogan, melainkan harus berdampak langsung kepada masyarakat.
“Transformasi birokrasi harus terasa Layanan publik harus cepat, transparan dan bebas pungutan liar.
Tahun ini kita fokus pada digitalisasi sistem perizinan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas SDM aparatur,” ujarnya dalam keterangan pers.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan agenda tersebut,Ia meminta seluruh kepala daerah mempercepat integrasi sistem administrasi kependudukan, perizinan dan pengelolaan anggaran agar selaras dengan kebijakan nasional.“Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci, Jangan ada lagi ego sektoral,Semua harus satu frekuensi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan capaian awal tahun 2026, termasuk peningkatan indeks reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga serta bertambahnya unit pelayanan publik yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi anggaran turut menjadi sorotan,Pemerintah memastikan bahwa setiap program strategis nasional diawasi secara ketat dan dilaporkan secara terbuka melalui platform digital yang dapat diakses publik.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menekankan pentingnya pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada hasil nyata bagi rakyat.
Dengan berbagai terobosan tersebut, pemerintah optimistis tahun 2026 menjadi momentum percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia—efisien, adaptif, dan melayani sepenuh hati demi Indonesia yang semakin maju.
