Garut, mediaistana.com – Menanggapi sorotan tajam mengenai pergantian direksi Perumda Air Minum Tirta Intan Garut yang dituding sebagai “hadiah politik”, sejumlah analis kebijakan publik mulai angkat bicara.
“Langkah berani Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam merombak jajaran direksi justru dinilai sebagai upaya konkret pembenahan layanan publik yang terukur,” ujar Yadi Roqib Jabbar.
Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu meragukan komitmen kepemimpinan Bupati Syakur dalam membenahi perusahaan plat merah tersebut.
Menurutnya, rekam jejak ketegasan Bupati sudah teruji saat memberhentikan tiga direksi sebelumnya sebelum masa jabatan berakhir.
“Masyarakat tidak perlu meragukan kepemimpinan Bupati Abdusy Syakur Amin. Ketegasannya dalam mengambil keputusan yang terukur telah terbukti saat beliau memberhentikan tiga direksi Perumda Air Minum Tirta Intan sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan kinerja yang tidak tercapai,” ujar Yadi dalam keterangannya. Selasa (17/3/2026).
Yadi menekankan, bahwa standar evaluasi yang ketat tersebut tidak hanya berlaku bagi direksi lama, namun juga menjadi “pedang damocles” bagi jajaran direksi yang baru saja dilantik. Ia menepis anggapan bahwa jabatan tersebut merupakan kompensasi politik pasca-Pilkada.
Rokiib menjelaskan, berikut tiga poin utama yang mendasari penilaian terhadap kebijakan Bupati Garut ;
1. Basis Penilaian Akademis, kebijakan perombakan diklaim murni berdasarkan evaluasi capaian kerja dan indikator kinerja utama (KPI).
2. Konsistensi Reward dan Punishment, jika direksi baru gagal memenuhi target dalam evaluasi mendatang, mekanisme pemberhentian secara hormat diprediksi akan kembali diambil.
3. Independensi Birokrasi, langkah ini menjadi bukti bahwa Bupati mengedepankan profesionalisme di atas kepentingan politik praktis.
Polemik mengenai kualitas layanan PDAM Garut memang tengah menjadi buah bibir. Namun, Yadi menilai konsistensi Bupati dalam melakukan bongkar pasang direksi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada pelanggan.
Konsistensi ini penting untuk membuktikan bahwa kebijakan Bupati murni berbasis pada penilaian akademis dan kinerja, bukan atas dasar kepentingan politik, tandasnya.
“Kini, bola panas berada di tangan jajaran direksi baru untuk menjawab keraguan publik dengan perbaikan kualitas distribusi air bersih di Kabupaten Garut dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Sumber : (Keterangan Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar).
Jurnalis : (Beni Nugraha, AMD., KD., C.BJ., C.EJ., C.In., C.Par).
