SBB- Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah terus digencarkan Pemerintah Provinsi Maluku. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, menggelar pertemuan strategis bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekda Kantor Bupati SBB, Senin (30/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Fokus utama diarahkan pada pajak kendaraan di atas air, pajak alat berat, serta opsi pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Tak hanya itu, kedua pihak juga menyoroti pentingnya pelaksanaan swiping atau operasi gabungan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa total dana bagi hasil (sharing) opsen pajak provinsi kepada Kabupaten SBB mencapai angka signifikan, yakni sebesar Rp 2,327 miliar. Angka ini dinilai menjadi peluang besar yang harus dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Ke depan, kabupaten harus berpartisipasi penuh dalam mendukung kebijakan dan langkah strategis yang telah dibahas. Ini penting agar target PAD dapat tercapai secara optimal,” tegas Djalaludin.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa peningkatan PAD bukan sekadar target angka, tetapi bagian dari upaya besar mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, kemandirian daerah hanya bisa terwujud jika seluruh potensi pajak digarap secara serius dan berkelanjutan.
Selain itu, pertemuan juga membahas pajak air permukaan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten SBB. Sektor ini dinilai masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.
Salampessy menambahkan, pada hari ini, Selasa 31 Maret 2026, agenda kerja dilanjutkan di Masohi, Maluku Tengah.
Dengan berbagai langkah konkret yang mulai disusun, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis kolaborasi lintas pemerintahan ini akan menjadi kunci dalam memperkuat struktur keuangan daerah dan membuka jalan menuju kemandirian ekonomi di masa mendatang.
