Editorial Redaksi
Apa yang terjadi dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kabupaten Buru yang dibuka oleh ketua DPD I Umar Lessy, Jumat, 10 April 2026, di hotel Kai Nawa, Namlea, bukan sekadar riak kecil dinamika internal, melainkan cermin buram tentang bagaimana demokrasi bisa dilumpuhkan justru dari dalam rumahnya sendiri.
Skorsing sepihak tanpa batas waktu oleh unsur pimpinan sidang dari DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku adalah preseden berbahaya. Dalam organisasi politik yang mengklaim diri modern dan demokratis, keputusan sebesar itu seharusnya lahir dari forum, bukan dari kehendak segelintir elite. Ketika mekanisme musyawarah dikesampingkan, yang tersisa hanyalah otoritarianisme yang dibungkus prosedur.
Protes keras para pemegang hak suara bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan alarm keras atas penyimpangan tata kelola organisasi. Ketika delapan pimpinan kecamatan menyatakan dukungan sah kepada M. Rum Soplestuny, itu bukan sekadar preferensi politik, tetapi representasi kehendak mayoritas. Mengabaikan fakta tersebut sama saja dengan merampas kedaulatan forum.
Dalih “menunggu hasil konsultasi” terdengar lebih sebagai taktik menunda daripada solusi. Pertanyaannya: konsultasi dengan siapa, dan untuk kepentingan apa? Jika keputusan forum bisa ditangguhkan secara sepihak, maka untuk apa Musda digelar? Demokrasi internal berubah menjadi formalitas kosong—sekadar panggung legitimasi bagi skenario yang sudah disusun di balik layar.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah indikasi adanya upaya sistematis untuk menggagalkan proses yang telah berjalan. Jika benar demikian, maka ini bukan lagi soal prosedur, melainkan soal integritas. Partai sebesar Golkar seharusnya menjadi contoh dalam menjaga marwah demokrasi, bukan justru menjadi laboratorium praktik manipulasi organisasi.
Sikap tegas para peserta Musda patut dibaca sebagai perlawanan terhadap kemunduran demokrasi internal. Tuntutan evaluasi, bahkan pemberhentian pihak yang dianggap menghambat, bukanlah berlebihan. Justru itu adalah konsekuensi logis jika partai masih ingin menjaga kepercayaan kader dan publik.
Kini bola panas ada di tangan DPP Partai Golkar. Diam berarti pembiaran. Intervensi setengah hati hanya akan memperdalam krisis. Yang dibutuhkan adalah keputusan tegas, transparan, dan berpihak pada aturan organisasi—bukan pada kepentingan elite tertentu.
Jika konflik ini tidak diselesaikan secara adil dan terbuka, maka yang runtuh bukan hanya hasil Musda, tetapi juga legitimasi moral partai di mata kadernya sendiri. Dan ketika kepercayaan itu hilang, tidak ada strategi politik apa pun yang mampu membelinya kembali.
