MEDIAISTANA.COM | BANYUWANGI – Praktik pembakaran sampah plastik di kawasan hutan milik Perhutani kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang kerap dianggap sepele oleh sebagian pihak tersebut ternyata memiliki konsekuensi hukum yang serius serta menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kelestarian kawasan hutan.
Sejumlah aktivis lingkungan dan pemerhati kehutanan menilai bahwa pembakaran sampah plastik di kawasan hutan bukan sekadar tindakan membuang sampah secara sembarangan, melainkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Asap hitam pekat yang dihasilkan dari pembakaran plastik mengandung berbagai zat beracun yang berbahaya bagi manusia maupun ekosistem. Selain itu, aktivitas tersebut juga berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara serta masyarakat sekitar.
Ancaman Serius Bagi Kawasan Hutan
Kawasan hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, penyimpan cadangan air, penghasil oksigen, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Karena itu, segala aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Pembakaran sampah plastik di area Perhutani dinilai sangat berbahaya karena api yang awalnya kecil dapat dengan cepat merambat ke semak belukar, ranting kering, maupun vegetasi lain yang mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.
Dalam banyak kasus kebakaran hutan di Indonesia, sumber api sering kali berasal dari kelalaian manusia, termasuk aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkendali. Ketika api membesar dan meluas ke kawasan hutan, dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.
Melanggar Ketentuan Undang-Undang Kehutanan
Larangan terhadap aktivitas pembakaran di kawasan hutan telah diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan.
Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (3), setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, termasuk membakar kawasan hutan.
Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan atau kebakaran kawasan hutan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Negara memandang tindakan pembakaran di kawasan hutan sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan terus menjadi prioritas pemerintah.
Bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah
Selain melanggar aturan kehutanan, pembakaran sampah plastik secara terbuka juga bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 29 undang-undang tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Artinya, praktik membakar sampah secara sembarangan di ruang terbuka, terlebih di kawasan hutan, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.
Pemerintah melalui regulasi pengelolaan sampah mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah, bukan dengan cara membakarnya.
Asap Plastik Mengandung Racun Berbahaya
Para ahli lingkungan menjelaskan bahwa plastik yang dibakar akan menghasilkan berbagai senyawa kimia berbahaya.
Di antaranya adalah dioksin, furan, karbon monoksida, benzena, serta berbagai zat karsinogenik yang dapat memicu gangguan kesehatan serius.
Paparan asap hasil pembakaran plastik dapat menyebabkan:
Gangguan saluran pernapasan.
Iritasi mata dan kulit.
Penurunan kualitas udara.
Gangguan sistem imun.
Risiko kanker akibat paparan zat karsinogenik dalam jangka panjang.
Gangguan perkembangan pada anak-anak dan ibu hamil.
Tidak hanya manusia, zat beracun tersebut juga dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitar kawasan hutan sehingga berdampak terhadap satwa liar dan ekosistem secara keseluruhan.
Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana lingkungan yang dampaknya dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
Jika pembakaran sampah plastik dilakukan di kawasan Perhutani dan api menjalar ke vegetasi sekitar, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan pohon dan vegetasi, tetapi juga hilangnya habitat satwa, menurunnya kualitas tanah, pencemaran udara, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam sejumlah kasus di Indonesia, pelaku pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan telah dijatuhi hukuman pidana dan kewajiban membayar ganti rugi lingkungan dalam jumlah yang sangat besar.
Desakan Pengawasan dan Penindakan
Aktivis lingkungan mendesak agar pihak terkait, termasuk Perhutani, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi lingkungan hidup, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran sampah di kawasan hutan.
Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran sampah plastik di wilayah hutan negara maupun kawasan Perhutani.
Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Menjaga Hutan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Hutan bukan hanya aset negara, tetapi juga warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Setiap tindakan yang berpotensi merusak kawasan hutan, sekecil apa pun, dapat menimbulkan dampak besar apabila dibiarkan terus terjadi.
Pembakaran sampah plastik di kawasan Perhutani bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan persoalan hukum, kesehatan publik, dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan praktik tersebut dan beralih pada pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
“Jangan sampai hanya karena membakar beberapa karung sampah plastik, kita kehilangan ribuan pohon, merusak ekosistem hutan, dan mengancam kesehatan masyarakat. Hutan harus dilindungi, bukan dijadikan tempat pembuangan dan pembakaran sampah,” tegas sejumlah pemerhati lingkungan yang menyoroti persoalan tersebut.
