Kota Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
‎Peta politik nasional mulai menunjukkan perubahan signifikan. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan turun menjadi 37 persen berdasarkan survei terbaru Tempo Data Science. Minggu, 30/08/2026.
‎
‎Pada saat yang sama, persaingan menuju Pemilu 2029 mulai memperlihatkan dinamika baru. Dalam simulasi elektabilitas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan angka 42 persen, sementara Prabowo Subianto hanya memperoleh 15 persen.
‎
‎Survei Tempo Data Science dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
‎
‎Kepuasan Publik Merosot
‎
‎Angka 37 persen menjadi sinyal kuat bahwa sebagian besar masyarakat mulai memberikan evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintahan.
‎
‎Dalam survei tersebut, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terdiri dari 34 persen responden yang menyatakan puas dan 3 persen sangat puas. Rata-rata penilaian terhadap kinerja pemerintah berada pada skor 5,7 dari 10.
‎
‎Pertanyaannya, apa yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menurun?
‎
‎Persoalan Ekonomi Jadi Sorotan
‎
‎Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi persepsi publik adalah kondisi ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.
‎
‎Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari indikator makro ekonomi, tetapi juga dari harga kebutuhan pokok, daya beli, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
‎
‎Ketika masyarakat merasa biaya hidup semakin berat sementara peningkatan pendapatan tidak sebanding, persepsi terhadap kinerja pemerintah dapat ikut terpengaruh.
‎
‎Program Pemerintah Belum Sepenuhnya Mengubah Persepsi
‎
‎Program-program unggulan pemerintah juga menjadi bagian dari evaluasi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pendidikan dan sejumlah program pemerintah memang mendapatkan perhatian besar. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima.
‎
‎Masyarakat pada akhirnya akan menilai apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.
‎
‎Jika pelaksanaan program masih menghadapi persoalan, seperti distribusi, kualitas layanan, ketepatan sasaran atau komunikasi publik, maka persepsi positif terhadap pemerintah bisa melemah.
‎
‎Dedi Mulyadi Menawarkan Gaya Politik Berbeda
‎
‎Di tengah menurunnya elektabilitas Prabowo, muncul fenomena menarik dari Jawa Barat. Dedi Mulyadi justru memperoleh elektabilitas 42 persen dalam survei Tempo Data Science, jauh di atas Prabowo yang berada di angka 15 persen.
‎
‎Popularitas Dedi tidak terlepas dari gaya komunikasi politik yang sangat dekat dengan masyarakat. Aktivitasnya di lapangan dan interaksi dengan warga secara konsisten terekspos melalui media sosial.
‎
‎Ekonom Wijayanto Samirin menilai konsistensi Dedi dalam memperlihatkan interaksi mikro dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membantu mendongkrak popularitasnya.
‎
‎Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memperhatikan figur yang dianggap hadir secara langsung, mudah ditemui dan mampu memperlihatkan hasil kerja secara konkret.
‎
‎Bukan Berarti Prabowo Kehilangan Dukungan Permanen
‎
‎Namun, angka survei tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai hasil Pemilu 2029. Pemilu masih jauh. Elektabilitas dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, keberhasilan program pemerintah, dinamika politik, komunikasi publik, hingga munculnya kandidat baru.
‎
‎Survei tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa sebagian masyarakat mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
‎
‎Jika pemerintah mampu memperbaiki persoalan yang dirasakan masyarakat dan menunjukkan hasil yang konkret, tingkat kepuasan publik masih sangat mungkin kembali meningkat.
‎
‎Sebaliknya, jika persoalan ekonomi, pelayanan publik dan efektivitas program pemerintah tidak segera mendapat solusi, bukan tidak mungkin jarak antara pemerintah dan persepsi masyarakat semakin melebar.
‎
‎Kini, tantangan terbesar Prabowo bukan sekadar mempertahankan kekuasaan politik, tetapi meyakinkan kembali masyarakat bahwa kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat.