Catatan malam

Malam kadang memiliki cara sendiri untuk mempertemukan pikiran-pikiran besar.

Tidak di ruang sidang.Tidak di gedung pemerintahan.Tidak pula di balik meja-meja kekuasaan.

Hanya di sebuah meja sederhana, di Halo Kopi Namlea, Senin malam, 14 September 2026.

Dua orang duduk dalam suasana yang jauh dari hiruk-pikuk politik dan formalitas jabatan:

Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Adrianus Notanubun, SH, dan anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Gerindra, Rustam Fadli Tukuboya, SH.

Secangkir kopi menjadi saksi.

Percakapan mengalir pelan. Tetapi sesungguhnya, yang mengalir malam itu bukan sekadar percakapan dua orang. Ada gagasan tentang negara, hukum, kekuasaan, masyarakat, dan tanggung jawab seorang manusia ketika diberi amanah untuk berdiri di tengah kepentingan banyak orang.

Ada sesuatu yang menarik dari cara Andrianus berbicara tentang negara.

Ia tidak memandang negara hanya sebagai gedung, lembaga, jabatan, atau seperangkat aturan yang tertulis dalam buku-buku hukum.

Negara, dalam cara pandangnya, terasa lebih dalam dari itu.

Negara adalah cara manusia mengatur dirinya agar kehidupan bersama tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan yang tanpa batas.

Karena itu, hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai pedang.

Hukum juga harus menjadi kompas.

Ia harus mampu membedakan antara kekuasaan dan kewenangan, antara kepentingan dan kepentingan umum, antara kebebasan dan kesewenang-wenangan.

Di situlah percakapan malam itu menjadi menarik.

Adrianus berbicara dengan nada yang tenang. Tidak seperti orang yang sedang memberi kuliah. Tidak pula seperti seorang pejabat yang sedang mempertontonkan kewenangannya.

Lebih seperti seseorang yang sedang mengajak lawan bicaranya melihat negara dari tempat yang lebih tinggi.

Bahwa jabatan pada akhirnya akan selesai, tetapi akibat dari cara seseorang menggunakan jabatan bisa tinggal jauh lebih lama daripada masa kekuasaannya.

Kalimat-kalimat seperti itu selalu mempunyai ruang untuk direnungkan.

Sebab negeri ini terlalu sering melihat jabatan sebagai tujuan, bukan sebagai titipan.

Padahal demokrasi sesungguhnya tidak pernah memberikan seseorang mahkota.

Demokrasi hanya memberikan mandat.

Dan mandat, betapapun tingginya, selalu memiliki batas: kepentingan rakyat dan hukum.

Rustam mendengarkan.

Sebagai anggota legislatif, ia tentu memahami bahwa negara tidak dibangun hanya oleh satu cabang kekuasaan. Ada pemerintah yang menjalankan kebijakan, ada legislatif yang mengawasi dan membuat regulasi, ada aparat penegak hukum yang menjaga hukum tetap memiliki wibawa.

Ketiganya tidak semestinya berjalan untuk saling menguasai.

Mereka harus berjalan untuk saling mengimbangi.

Sebab negara yang sehat bukan negara yang seluruh kekuasaannya berbicara dengan suara yang sama.

Negara yang sehat justru negara yang memungkinkan perbedaan pendapat tetap hidup, tetapi tidak membiarkan hukum mati.

Dan mungkin, di situlah percakapan dua tokoh ini menemukan maknanya.

Bukan tentang siapa yang lebih kuat.

Tetapi tentang bagaimana kekuatan harus dikendalikan oleh kebijaksanaan.

Bukan tentang siapa yang memiliki kewenangan.

Tetapi tentang bagaimana kewenangan itu digunakan dengan kesadaran bahwa di belakang setiap keputusan selalu ada kehidupan manusia.

Di luar Halo Kopi, malam Namlea berjalan seperti biasa.

Lampu-lampu jalan menyala.Orang-orang pulang ke rumah.Pedagang masih menunggu pembeli terakhir.

Kopi masih mengepulkan aroma.

Namun di sebuah sudut kedai itu, pembicaraan tentang negara terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Sebab negara pada akhirnya bukan sesuatu yang jauh.Negara hadir ketika seorang rakyat mencari keadilan.

Negara hadir ketika seorang petani membutuhkan kepastian atas tanahnya.

Negara hadir ketika seorang pengusaha membutuhkan kepastian hukum.

Negara hadir ketika seorang warga berhadapan dengan hukum.

Dan negara hadir ketika seorang pejabat memutuskan apakah kekuasaannya akan dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan orang banyak.

Mungkin itulah pelajaran paling indah dari percakapan malam itu:

Bernegara bukan sekadar mengetahui aturan. Bernegara adalah mengetahui bagaimana menempatkan diri di dalam aturan.

Dan lebih tinggi lagi, bagaimana menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan hati nurani.

Adrianus Notanubun, dengan latar belakang penegakan hukum yang melekat pada dirinya, berbicara tentang tata cara bernegara dengan perspektif yang terasa jauh melampaui jabatan.

Sementara Rustam Fadli Tukuboya, sebagai wakil rakyat, hadir sebagai pendengar sekaligus bagian dari percakapan tentang bagaimana demokrasi seharusnya dirawat.

Dua dunia bertemu di satu meja:

hukum dan politik.

Namun malam itu keduanya tidak sedang mencari siapa yang menang.

Mereka sedang mencari satu hal yang jauh lebih penting:bagaimana negara tetap menjadi rumah bagi semua orang.

Sebab pada akhirnya, hukum tanpa kebijaksanaan dapat menjadi kaku.Politik tanpa etika dapat menjadi liar.Kekuasaan tanpa moral dapat berubah menjadi kesombongan.

Tetapi ketika hukum, politik, etika dan nurani berjalan beriringan, negara menemukan wajahnya yang paling manusiawi.

Barangkali karena itu percakapan sederhana di Halo Kopi malam itu layak dikenang.

Bukan karena siapa yang duduk di sana.

Melainkan karena gagasan yang lahir dari sebuah meja kecil kadang jauh lebih besar daripada suara yang terdengar dari mimbar-mimbar kekuasaan.

Kopi akan dingin.Malam akan berganti pagi.Jabatan akan berganti tangan.Nama-nama akan berganti di kursi kekuasaan.Tetapi satu pertanyaan akan selalu tinggal:

Ketika sejarah kelak membaca perjalanan kita, apakah ia menemukan orang-orang yang sekadar pernah berkuasa, atau menemukan manusia yang pernah menggunakan kekuasaannya untuk membuat negara menjadi lebih baik?

Mungkin itulah inti dari cara bernegara yang sesungguhnya.Bukan sekadar bagaimana kita memperoleh kekuasaan.

Tetapi bagaimana kita belajar menundukkan kekuasaan kepada hukum, dan menundukkan hukum kepada keadilan.

Dan malam itu, di antara aroma kopi dan sunyi Namlea, percakapan dua orang tokoh seolah mengingatkan kita:

Negara yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang pandai memerintah, tetapi oleh manusia-manusia yang tahu bahwa setiap kekuasaan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.

(Mus Latuconsina)