mediaistana.com
Serang — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengikuti Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten, Rabu (16/9).
Forum tersebut menjadi ruang dialog dan koordinasi dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pengelolaan aset negara yang membutuhkan dukungan data pertanahan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis menyampaikan pentingnya penguatan dan integrasi data pertanahan sebagai salah satu unsur penting dalam memberikan kepastian terhadap proses pengelolaan aset.
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keberadaan data serta sertifikat pertanahan yang diterbitkan pada periode sebelumnya, khususnya pada era 1970-an, 1980-an, hingga 1990-an. Data-data tersebut perlu terus diintegrasikan dan diselaraskan dengan sistem informasi pertanahan yang digunakan saat ini.
“Penguatan data pertanahan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian terhadap pengelolaan aset. Kita masih menghadapi data dan sertifikat yang diterbitkan pada periode sebelumnya, sehingga perlu dilakukan integrasi dan penyesuaian dengan sistem informasi pertanahan saat ini,” ujar Harison Mocodompis.
Ia menambahkan, integrasi data pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan data tekstual. Informasi mengenai suatu bidang tanah juga harus didukung oleh data spasial yang mampu menunjukkan posisi dan batas bidang tanah secara akurat.
“Data pertanahan tidak hanya berbicara mengenai informasi tekstual, tetapi juga harus didukung dengan informasi spasial. Posisi bidang tanah harus dapat tergambarkan secara akurat, sehingga data yang tersedia dapat memberikan kepastian dan menjadi dasar yang kuat dalam pengelolaan aset,” jelasnya.
Harison menegaskan bahwa penguatan data tekstual dan spasial secara terpadu akan membantu menciptakan informasi pertanahan yang lebih lengkap dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengelolaan aset.
Sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan instansi pengelola kekayaan negara, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang semakin tertib, transparan, dan berbasis data.
Melalui forum konsultasi publik tersebut, diharapkan koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga dapat terus diperkuat, termasuk dalam upaya penyelarasan data pertanahan dan data aset negara.
(Rafiqi)
