Bungo, Mediaistana.com, 26 September 2026 Persoalan pembatalan program pembagian seragam sekolah gratis yang digagas Bupati Bungo kini memunculkan kejelasan baru. DPRD Kabupaten Bungo secara resmi mempertanyakan surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani Kepala Dinas Analukita, yang menyatakan program tersebut dihentikan untuk tahun anggaran 2026.
Keputusan ini menjadi sorotan tajam karena program seragam gratis merupakan salah satu prioritas Bupati H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., yang dinilai sangat membantu meringankan beban ribuan keluarga, khususnya warga kurang mampu di seluruh penjuru Kabupaten Bungo. Padahal, anggaran sebesar Rp3 miliar telah disepakati dan masuk dalam APBD 2026.
Dalam keterangannya di hadapan DPRD, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Donny Iskandar, menegaskan bahwa pembatalan ini tidak pernah dibahas dalam forum TAPD maupun disepakati bersama. Berdasarkan data penganggaran yang sah, anggaran program tersebut masih tercantum dan belum dinyatakan batal, Akan kami usut permasalahan ini kepada dinas terkait,” tegas Sekda.
Pihak Pemerintah Kabupaten Bungo akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta penjelasan resmi mengenai dasar serta alasan diterbitkannya surat pembatalan tersebut tanpa koordinasi terlebih dahulu.
DPRD Kabupaten Bungo menegaskan masih menunggu jawaban tertulis dari Pemkab Bungo terkait kepastian pelaksanaan program ini. Hal ini penting karena menyangkut anggaran yang telah disetujui bersama, serta hak ribuan anak sekolah yang telah menantikan program ini. Jika benar program tidak dilaksanakan, harus ada dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana arah kebijakan ini: apakah program tetap berjalan sebagaimana mestinya, atau ada alasan kuat yang mengubah rencana tersebut. Anak-anak sekolah dan orang tua tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan dalam ketidakjelasan ini.
Situasi masih dalam proses klarifikasi, dan seluruh warga Kabupaten Bungo kini menantikan keputusan yang tegas, jujur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
(Maskur)
