Bungo, Mediaistana.com, 6 Oktober 2026 — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dugaan tindak kekerasan yang dialami warga di lokasi tambang batubara PT KIM, Kecamatan Jujuhan, digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bungo pada Selasa (06/10/2026). Forum ini menghadirkan perwakilan LSM INAKOR, Ormas GEMPUR, jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pihak manajemen PT KIM.

Dalam pembahasan, terungkap bahwa kasus yang menyita perhatian masyarakat tersebut telah diselesaikan melalui jalur mediasi di Polsek Jujuhan. Kedua belah pihak — warga pelapor maupun pihak perusahaan — telah sepakat berdamai, dan laporan resmi yang sempat diajukan pun telah dicabut.

Meski kasus telah berakhir damai, perwakilan INAKOR dan GEMPUR menegaskan bahwa pelaksanaan RDPU tetap penting sebagai wadah klarifikasi dan transparansi publik. Mereka menekankan perlunya jaminan keberlanjutan agar tidak ada warga yang merasa terintimidasi di masa mendatang, serta mendesak PT KIM untuk lebih memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi tambang.

“DPRD Bungo harus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Jangan hanya berdiam diri melihat ketidakadilan yang dialami warga,” tegas Fahlefi, Ketua INAKOR.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., menyatakan lembaga legislatif akan terus memantau dan mengawasi dinamika hubungan antara perusahaan dan warga.

“Kami berharap perdamaian ini menjadi titik balik, agar tidak ada lagi gesekan di lapangan,” ujar Adani.

Ia juga berharap warga Jujuhan dapat kembali beraktivitas dengan tenang, sementara PT KIM diminta meningkatkan komunikasi serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.

“Kami tekankan kepada pihak perusahaan untuk lebih mengedepankan sosialitas. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang mengarah pada kekerasan,” tutup Ketua DPRD.

(Maskur)