Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bukan alasan bagi jajaran di daerah untuk kehilangan arah dalam menjalankan tugas.
Sebaliknya, setiap perubahan kepemimpinan harus menjadi momentum memperkuat konsistensi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat.
Prinsip inilah yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Kapolres Buru AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., MM, dalam memimpin jajaran Polres Buru.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kapolres Buru tetap berpedoman pada kebijakan pimpinan Polri dan mengarahkan pelaksanaan tugas di wilayah hukum Kabupaten Buru agar selaras dengan prioritas Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolri Suyudi, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menempatkan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, konsolidasi internal, serta penguatan kedekatan polisi dengan masyarakat sebagai fokus kepemimpinannya.
Arah tersebut ditegaskan melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.
Pesannya jelas: polisi tidak boleh hanya hadir ketika terjadi pelanggaran hukum atau ketika situasi keamanan memburuk. Polisi harus hadir sebelum persoalan membesar, mendengar keluhan warga, membangun komunikasi, dan memberikan respons yang cepat serta tepat.
Tujuh prioritas, satu tujuan: pelayanan yang dirasakan rakyat
Arah transformasi Polri di bawah kepemimpinan baru mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, peningkatan pelayanan publik, penguatan penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta transformasi digital dan smart policing.
Bagi jajaran Polres Buru, kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Bukan sekadar menjadi dokumen arahan, slogan kelembagaan, atau rutinitas administratif yang selesai di atas meja.
Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu, keberhasilan kepolisian tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, panjangnya laporan, atau jumlah operasi yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana masyarakat merasa aman, memperoleh pelayanan yang mudah, mendapatkan perlindungan, serta merasakan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Dari Jumat Keliling hingga pelayanan 110
Sejumlah kegiatan yang dijalankan Polres Buru, seperti Jumat Keliling, Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK), pelayanan dan pengamanan kegiatan keagamaan, serta sosialisasi layanan darurat kepolisian 110, merupakan bentuk pendekatan yang dapat memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat.
Melalui Jumat Keliling, polisi mempunyai ruang untuk membangun silaturahmi, menyerap aspirasi, dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung kepada warga. Pendekatan ini penting karena persoalan keamanan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui patroli dan penindakan, tetapi juga melalui komunikasi, pencegahan, dan kepercayaan publik.
Sementara itu, POLIDIK menunjukkan bahwa kepedulian terhadap keamanan dapat berjalan beriringan dengan perhatian pada dunia pendidikan. Kehadiran polisi di sekolah membuka ruang edukasi bagi pelajar tentang kedisiplinan, keselamatan, tanggung jawab, dan pentingnya menjauhi perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.
Pada saat yang sama, layanan 110 perlu terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui saluran resmi untuk meminta bantuan kepolisian. Informasi yang mudah dipahami, respons yang cepat, dan tindak lanjut yang jelas menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas.
Tentu, seluruh program tersebut harus dijalankan secara konsisten, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan di Kabupaten Buru.
Tegak lurus bukan berarti bekerja tanpa evaluasi
Dalam institusi kepolisian, loyalitas terhadap pimpinan harus diwujudkan melalui kepatuhan pada kebijakan yang sah, disiplin organisasi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
Namun, kesetiaan pada garis kebijakan juga harus berjalan bersama profesionalisme, keterbukaan terhadap kritik, serta keberanian memperbaiki kekurangan.
Karena itu, tantangan bagi AKBP Andi Zulkifli bukan semata-mata memastikan program pimpinan Polri berjalan di Kabupaten Buru. Tantangan yang lebih besar adalah menerjemahkan setiap kebijakan menjadi hasil yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Pelayanan harus diberikan tanpa diskriminasi.
Pengawasan internal harus berfungsi. Setiap laporan masyarakat harus ditangani sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di wilayah seperti Kabupaten Buru, yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan persoalan keamanan yang beragam, pendekatan kepolisian juga dituntut adaptif.
Kedekatan dengan masyarakat harus diperluas hingga ke wilayah kecamatan dan desa, bukan berhenti pada kegiatan seremonial di pusat kota.
Masyarakat menjadi ukuran keberhasilan
Pada akhirnya, kebijakan Kapolri baru hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi perubahan yang nyata di tingkat bawah. Sebagus apa pun program yang dirumuskan di tingkat pusat, keberhasilannya tetap bergantung pada kesungguhan jajaran dalam melaksanakannya.
Kapolres Buru AKBP Andi Zulkifli, bersama seluruh personel Polres Buru dan jajaran Polsek, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan program, memperkuat pelayanan, meningkatkan pencegahan gangguan kamtibmas, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional.
Prinsipnya sederhana, tetapi tegas: pimpinan boleh berganti, kebijakan dapat disempurnakan, tetapi pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berhenti.
Polisi yang kuat bukanlah polisi yang hanya ditakuti, melainkan polisi yang dipercaya. Bukan sekadar hadir dengan seragam dan kewenangan, tetapi hadir dengan tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian.
Di situlah keberhasilan kepemimpinan kepolisian diuji. Bukan dari seberapa keras slogan disuarakan, melainkan dari seberapa nyata rasa aman, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan yang dirasakan rakyat Buru.
(Mus Latuconsina)
