Persoalan keterisolasian Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, tidak boleh terus-menerus dipelihara dalam perdebatan, saling menyalahkan, dan sederet alasan keterbatasan anggaran.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi janji dan penjelasan, melainkan keberanian pemerintah mengambil keputusan serta menghadirkan solusi nyata.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buru, Muhamad Daniel Rigan, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Batabual sesungguhnya kembali kepada niat dan kemauan pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, pemerintah tidak harus menunggu sampai seluruh pembangunan jalan darat selesai untuk membebaskan masyarakat Batabual dari keterisolasian. Ada alternatif yang dapat dikerjakan secara bersamaan, yakni membuka akses transportasi laut melalui pelayanan kapal ferry sambil pembangunan jalan darat tetap dilanjutkan secara bertahap.
“Saya sudah berulang kali menjelaskan, kalau pembangunan akses darat masih terbentur anggaran, mengapa tidak dibuka terlebih dahulu akses laut agar kapal ferry bisa masuk ke Batabual? Anggarannya relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan jalan secara keseluruhan. Jadi, jangan harus saling menunggu,” tegas Daniel Rigan, Selasa, (10/10/2026)
Baginya, pembangunan akses laut dan darat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
Ketika pembangunan jalan darat membutuhkan waktu dan anggaran besar, akses ferry dapat menjadi solusi transportasi sementara sekaligus membuka konektivitas masyarakat.
Dengan terbukanya akses ferry, masyarakat Batabual tidak harus terus-menerus menanggung beban keterisolasian. Mobilitas orang dan barang dapat lebih mudah, distribusi kebutuhan pokok semakin terbantu, dan hasil-hasil produksi masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan ke luar wilayah.
Jangan Takut Membuka Batabual, Pemerintah Juga Bisa Mendapat Manfaat
Daniel Rigan juga mengingatkan bahwa membuka akses Batabual bukan semata-mata mengeluarkan anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Lebih jauh, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru yang memberikan dampak positif bagi daerah.
Menurutnya, Batabual memiliki sejuta potensi ekonomi yang selama ini belum berkembang optimal akibat keterbatasan akses transportasi.
Ketika konektivitas mulai terbuka, aktivitas perdagangan, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat akan memiliki ruang untuk tumbuh.
Dari perputaran ekonomi tersebut, pemerintah daerah juga berpeluang memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi, pemerintah tidak perlu takut. Membuka akses Batabual bukan berarti pemerintah akan rugi. Justru ada dampak positif bagi daerah. Ekonomi rakyat bergerak, aktivitas perdagangan tumbuh, dan pemerintah juga berpeluang mendapatkan tambahan PAD,” ujarnya.
Ia menambahkan, Batabual memiliki posisi yang sangat strategis dari perspektif ekonomi. Potensi kawasan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari kondisi keterisolasian yang ada sekarang. Ada nilai ekonomi yang jauh lebih besar apabila akses transportasi dibuka dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan.
Daniel menyebutkan, aspek strategis ekonomi Batabual masih dapat dijelaskan lebih jauh. Namun, prinsip dasarnya adalah pemerintah harus melihat wilayah tersebut sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, bukan sekadar wilayah yang membutuhkan anggaran pembangunan.
Kalau Anggaran Terbatas, Harus Ada Keberanian Menentukan Prioritas
Lantas, bagaimana jika kemampuan keuangan daerah memang belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan?
Bagi Daniel, jawabannya kembali kepada niat.
Pemerintah harus berani menentukan prioritas. Jika keterisolasian Batabual dinilai sebagai persoalan mendesak yang menyangkut kepentingan ekonomi, pelayanan publik, dan keselamatan masyarakat, maka perlu ada penyesuaian terhadap prioritas pembangunan lainnya.
Tidak semua program harus dipaksakan berjalan bersamaan apabila kemampuan anggaran terbatas. Ada pembangunan yang mungkin harus ditunda, sementara kebutuhan yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat perlu didahulukan.
“Kalau anggaran tidak cukup, kembali lagi kepada niat. Mana yang harus diprioritaskan? Tentu ada pembangunan lain yang harus mengalah. Pemerintah harus berani menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Dengan nada menyindir, Daniel bahkan melontarkan kalimat yang mengundang perhatian.
“Caranya, tanyalah kepada rumput yang bergoyang,” katanya.
Pernyataan itu seolah menjadi sindiran bahwa persoalan Batabual sebenarnya tidak kekurangan gagasan untuk dicarikan jalan keluar. Yang lebih dibutuhkan adalah kesungguhan untuk menentukan langkah dan keberanian merealisasikan solusi.
Pada akhirnya, masyarakat Batabual tidak seharusnya terus dipaksa menunggu selesainya pembangunan jalan darat untuk menikmati akses transportasi yang layak.
Buka akses laut, hadirkan pelayanan ferry, dan teruskan pembangunan jalan darat secara bertahap.
Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk membiarkan keterisolasian berlangsung tanpa solusi alternatif.
Sebab, pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan, tetapi juga tentang membuka harapan, menggerakkan ekonomi, melindungi keselamatan, dan memastikan masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk terhubung dengan wilayah lainnya.
Bagi Muhamad Daniel Rigan, satu hal yang perlu dijawab pemerintah dalam persoalan Batabual adalah sederhana: apakah benar-benar ada niat untuk membuka keterisolasian rakyat, atau masyarakat harus kembali menunggu tanpa kepastian?
