MEDIA ISTANA.COM
KABUPATEN BOGOR | Perkara dugaan penyerobotan lahan warga oleh Sentul City kembali menguak. Penyidik reskrimum Polda Jabar lakukan pengecekan lokasi bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan mendatangi proyek pembangunan di area wisata Palemboko milik Ozzy Sudiro yang di klaim PT Sentul City Tbk.
Pengecekan sengketa lahan itu dilakukan berdasarkan laporan LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tanggal 19 September 2026 dan sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor 1250. Tanggal 30 September lalu.
Pemilik lahan Palemboko Camping Ground mengapresiasi penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang sudah menanggapi laporannya dan lakukan pengecekan langsung kelahan milik Ozzy Sudiro seluas 4,5 hektare yang kemudian tiba-tiba diklaim milik PT Sentul City Tbk.
Tak hanya itu, 1,5 hektare lahan atau tanah milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang yang merambah ke SDN 06 Bojong Koneng juga diklaim, milik PT Sentul City Tbk.
Berdasarkan himpunan warga dilokasi, mereka mengaku sejak puluhan tahun merasa kesulitan mempertahankan tanah yang menjadi hak miliknya yang dilakukan dari aksi penyerobotan dan plotingan tanah oleh korporasi hingga selalu terjegal saat memproses pembuatan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, beberapa warga di antaranya mengaku menjadi korban kriminalisasi saat berupaya memperjuangkan hak-haknya.
Kasus terbaru yang dialami Ozzy Sudiro, warga pemilik sah Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng menjadi pemantik terbongkarnya dugaan konspirasi Sentul City dengan para oknum penguasa sebelumnya yang bebas menjarah hak warga.
“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat. Ucap Ozzy saat gelar konferensi Pers di Palemboko, Bojong Koneng Sentul Kabupaten Bogor. Selasa (18/11/2026).
Ozzy juga mengatakan saat pengecekan ke lokasi, aktivitas pembangunan masih berjalan, bahkan terlihat bangunan sudah ada yang berdiri dan sebagian lahan sedang dalam pengurukan oleh material tanah untuk diratakan.
Perkembangan investigasi juga telah menemukan adanya indikasi dugaan kuat yang menyebut banyak oknum-oknum di kepolisian yang beberapa diantaranya pasukan mantan Kapolri LSP membekingi korporasi dan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan Sentul yang berdekatan dengan lahan milik Presiden Prabowo dan Ozzy Sudiro.
Terkait lahan yang diklaim oleh Sentul City, Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki tanah tersebut sah secara hukum dan memiliki riwayat yang jelas sejak tahun 1980-an. Riwayat tanah itu kata dia, berasal dari hasil pembelian dari tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar, yang kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih ke tangan pelapor sebagai generasi ketiga.
“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegas Ozzy.
Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan tersebut muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran.
“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu. “Tandasnya.
Untuk luasan 6 hektare yang diklaim tersebut, sambung Ozzy, tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, akan tetapi juga menyerobot permukiman warga yang dihuni sekitar 32 Kepala Keluarga (KK), diantaranya sebuah masjid, serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang telah berdiri sejak lama.
“Melalui proses pengecekan penyidik dilokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak seperti juga yang diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban. “Ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku tanahnya seluas 17 ha lenyap dicaplok oleh para mafia dan diduga oleh Sentul City.
“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok sentul city. “Beber mantan Komisaris Jiwasraya ini pada media, Selasa (18/11/2026).
Senada juga disampaikan Prof Henry Subiakto selaku dalam konferensi pers Formas menggugat sentul city pada Selasa (18/11/2026). Dalam keterangannya Henry menyebut persoalan sentul city bukan barang baru dalam sisi dugaan pengembang nakal.
“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara sentul city. Sebagai warga sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga sentul untuk lakukan perlawanan. “Tegasnya.
Mengacu pada konteks penyerobotan lahan milik warga, dia menjelaskan bahwa tindakan itu telah melanggar HAM. Khususnya jika menyangkut pelanggaran hak atas milik, hak atas penghidupan yang layak, atau dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, maupun pembiaran oleh Negara.
“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat Hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945 (seperti Pasal 28H ayat (4)) dan instrumen HAM seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). “Jelasnya.
Melalui proses penanganan hukum dalam perkara ini, Kuasa hukum Formas (Forum Masyarakat Sentul) JS Simatupang juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang dilakukan PT Sentul City Tbk.
Menurutnya, dokumen dan bukti penguasaan tanah yang dimiliki kliennya harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya melihat klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti-bukti penguasaan fisik di lapangan.
“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan di atas dokumen, melainkan juga menyangkut kepastian perlindungan hak masyarakat atas tanah. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi awak media ke pihak Sentul City belum mendapatkan respon.[]
Reporter.Aristono