Direktur Polam-Indonesia, Maluku, Abubakar Karepesina, SE, menegaskan pentingnya dukungan masyarakat Maluku terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor minyak dan gas, khususnya proyek Blok Masela. Proyek ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan produksi energi nasional.
Dengan nilai investasi mencapai sekitar US$20,9 miliar atau setara Rp324 triliun, Blok Masela diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Maluku sebagai daerah penghasil gas.
Menurut Karepesina, masyarakat Maluku perlu menyambut dan mendukung investasi besar ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. “Investasi ini harus dijemput bersama, sehingga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Komitmen percepatan proyek ini ditandai melalui pertemuan kick-off antara SKK Migas, Inpex Masela Ltd, dan Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pada 31 Maret 2026 di Kantor Gubernur Maluku. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam tahap awal pengembangan, sejumlah aspek strategis menjadi perhatian utama, antara lain sinkronisasi rencana pembangunan LNG onshore, kesiapan lahan dan infrastruktur, pelibatan tenaga kerja lokal, serta penguatan dampak ekonomi bagi wilayah terdampak seperti Kepulauan Tanimbar.
Selain itu, koordinasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting guna memastikan proyek berjalan efektif tanpa hambatan administratif.
Sebagai salah satu proyek gas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis tinggi. Pengembangannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara berkelanjutan.
Namun demikian, proyek ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses pembebasan lahan, isu sosial di tingkat lokal, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta penyesuaian timeline yang telah beberapa kali terjadi.
Untuk itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan proyek ini ke depan. Dukungan aktif masyarakat diharapkan mampu memastikan proyek berjalan transparan, lancar, dan memberikan keadilan bagi daerah penghasil.
