Usai sholat Jumat, (28/11), sekitar 100 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Bupolo dan KNPI Buru menggelar aksi demonstrasi menolak rencana penertiban atau “penyisiran” areal tambang ilegal Gunung Botak oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (1/12/2025). Aksi dimulai dari kawasan Simpang 5 Namlea, kemudian bergerak menuju kantor DPRD Buru, dan berakhir di Kantor Bupati Buru.
Demonstrasi ini dipimpin oleh koordinator aksi Firman Masbait dan Taher Fua, yang dalam orasinya menegaskan bahwa rencana penertiban dianggap tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat, para penambang rakyat, serta potensi konflik sosial di sekitar area Gunung Botak.
Sepanjang aksi, massa membawa spanduk berisi penolakan terhadap rencana penyisiran tambang dan meminta pemerintah daerah meninjau ulang keputusan tersebut. Meski berlangsung selama beberapa jam, aksi berjalan aman dan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.
Dalam pernyataannya, massa aksi menyampaikan lima poin tuntutan, yaitu:
1. Menolak rencana penyisiran tambang Gunung Botak oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Mendesak Bupati Buru dan Gubernur Maluku untuk meninjau, mempertimbangkan, serta meralat rencana penyisiran di areal tambang Gunung Botak dan sekitarnya.
3. Mendesak Kodim 1506 dan Polres Buru agar berkomunikasi dengan pimpinan TNI/Polri (Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku) guna mempertimbangkan kembali rencana penyisiran serta tidak menurunkan personel untuk penertiban di GB dan wilayah sekitar.
4. Mendesak DPRD Buru agar secara kelembagaan menyatakan sikap menolak penyisiran sampai kelengkapan administrasi koperasi yang mengelola Gunung Botak selesai 100 persen.
5. Mendesak Kodim 1506/Namlea dan Polres Buru untuk menempatkan posko keamanan di jalur D, Kali Anhoni, dan Tanah Merah demi memantau aktivitas warga.
Aksi ini ditutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh koordinator lapangan yang menyatakan bahwa gerakan penolakan akan terus berlanjut bila pemerintah tidak merespons. Massa juga mengumumkan rencana puncak aksi dengan jumlah peserta lebih besar yang akan digelar pada 1 Desember 2025.
Hingga aksi berakhir di halaman kantor Bupati Buru, situasi tetap kondusif dan tidak terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
