JAKARTA UTARA, Mediaistana.com – Pengamanan aset tanah milik pemerintah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan kekayaan negara, Untuk mencegah potensi sengketa, tumpang tindih kepemilikan hingga penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Utara memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi antara Kantah Jakarta Utara dan jajaran Pemerintah Daerah guna membahas penataan, inventarisasi, serta pengamanan aset tanah milik pemerintah.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Ceto Subagiyo, S.SIT., M.H., ORMP, mendorong pentingnya sinergi lintas instansi dalam memastikan setiap bidang tanah milik pemerintah memiliki kejelasan data dan landasan hukum yang kuat.
Persoalan aset tanah pemerintah tidak boleh dianggap sepele,Tanpa kelengkapan dokumen, kesesuaian data pertanahan, serta perlindungan hukum yang memadai, aset daerah berpotensi menghadapi persoalan di kemudian hari.
Karena itu, sinkronisasi data antara Kantah dan Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam memastikan status kepemilikan setiap bidang tanah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selain aspek legalitas, pengamanan aset juga perlu memperhatikan kondisi fisik tanah di lapangan,Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi penyerobotan, pemanfaatan tanpa izin, maupun munculnya klaim kepemilikan dari pihak lain.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendorong tertib administrasi pertanahan di wilayah Jakarta Utara,Aset pemerintah yang telah memiliki kepastian hukum diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Tindak Lanjut,Pertemuan koordinasi ini diharapkan tidak berhenti sebatas pembahasan dan pertukaran data, Perlu ada langkah nyata berupa pendataan menyeluruh, percepatan sertifikasi aset, penyelesaian persoalan dokumen, serta pengawasan terhadap bidang tanah milik pemerintah.
Dengan penguatan sinergi tersebut, Kantah Jakarta Utara bersama Pemerintah Daerah diharapkan mampu memastikan aset tanah negara dan daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga benar-benar terlindungi secara hukum dan fisik.
Sebab, menjaga aset pemerintah berarti menjaga kekayaan publik,Kepastian hukum harus menjadi fondasi agar aset daerah tidak menjadi persoalan di kemudian hari.