Kabupaten Buru tengah menghadapi ancaman serius yang tak boleh diabaikan. Dugaan aktivitas penebangan hutan tanpa izin di wilayah Teluk Kayeli oleh PT Wainebe Wood Industri (PT WWI) bukan sekadar isu lingkungan biasa, tetapi potensi bencana yang nyata. Inspeksi dua anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya dan Muid Wael, menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan: akses jalan ke kawasan hutan dipalang dengan rantai besi dan digembok, sementara kendaraan loging perusahaan bebas masuk- keluar, menandakan aktivitas pemuatan kayu terus berlangsung di tengah masyarakat yang dibatasi aksesnya.
Sejarah mengajarkan kita bahwa banjir bandang besar di beberapa daerah saat ini seperti di Sumatra dipicu oleh kerusakan hutan akibat penebangan liar. Jika praktik serupa dibiarkan di Buru, keselamatan masyarakat Kayeli dan sekitarnya terancam. Lingkungan rusak, aliran sungai terganggu, dan bencana tak terelakkan.
PT WWI, sebagai pelaku usaha di kawasan ini, memiliki tanggung jawab besar. Perusahaan tidak bisa hanya mengutamakan keuntungan, sementara masyarakat menghadapi risiko bencana. Pemerintah provinsi maupun pusat harus segera menindaklanjuti temuan DPRD dan memastikan bahwa izin operasi perusahaan jelas, sah, dan diawasi dengan ketat. Jika ditemukan pelanggaran, penghentian sementara aktivitas wajib dilakukan untuk melindungi hutan dan warga.
Buru bukan sekadar tanah produksi kayu. Ia adalah rumah bagi masyarakat, hutan, dan ekosistem yang rapuh. Jika kita menunda tindakan, bencana besar mengintai. Sudah waktunya PT WWI menegaskan komitmen terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Bukan hanya kata-kata di atas kertas, tetapi langkah nyata yang bisa mencegah tragedi sebelum terjadi.( Syam )
