Pemberitaan salah satu media online yang menyiratkan bahwa bantuan pemerintah pusat tidak dapat dikaitkan dengan kinerja gubernur merupakan narasi keliru, menyesatkan, dan cenderung meremehkan fakta tata kelola pemerintahan.
Perlu ditegaskan secara tegas bahwa bantuan pusat bukanlah hadiah otomatis yang jatuh dari langit. Meskipun pemerintah pusat memiliki tanggung jawab pembangunan nasional, dalam praktiknya setiap rupiah anggaran dan setiap program strategis harus diperjuangkan melalui proses panjang, teknokratis, dan politis.
Indonesia bukan hanya satu atau dua daerah. Ada puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota yang bersaing ketat untuk mendapatkan perhatian dan prioritas pemerintah pusat. Tanpa kerja keras, tanpa komunikasi intensif, dan tanpa lobi yang kuat dari kepala daerah, sebuah wilayah sangat mungkin terpinggirkan dari daftar prioritas nasional.
Di sinilah peran gubernur menjadi krusial dan tidak bisa dihapus begitu saja. Gubernur bertugas memastikan Maluku tidak sekadar menjadi penonton pembangunan nasional, tetapi hadir dan diperhitungkan di meja pengambilan keputusan pusat. Itu dilakukan melalui:
Penyusunan program yang sinkron dengan agenda nasional
Pendekatan langsung ke kementerian dan lembaga terkait
Penyampaian data, urgensi, dan dampak pembangunan bagi masyarakat
Konsistensi memperjuangkan kepentingan daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional
Mengatakan bahwa bantuan pusat tidak dapat disebut sebagai pencapaian gubernur sama saja dengan menutup mata terhadap realitas birokrasi dan politik anggaran negara. Jika bantuan memang datang otomatis, maka semua daerah akan menerima porsi yang sama. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Bantuan pusat yang berhasil masuk ke Maluku adalah buah dari kepemimpinan dan daya juang, bukan sekadar formalitas administratif. Menghapus peran gubernur dalam proses ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga mengaburkan pemahaman publik tentang bagaimana negara ini bekerja.
Media seharusnya menghadirkan kritik yang berbasis fakta dan pemahaman utuh, bukan membangun opini simplistis yang berpotensi menggiring persepsi publik ke arah yang keliru. Kritik boleh keras, tetapi kejujuran intelektual tidak boleh diabaikan.
Oleh karena itu, perlu ditegaskan: bantuan pusat yang diperjuangkan dan berhasil direalisasikan untuk Maluku adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, termasuk gubernur sebagai nahkoda utama pembangunan daerah.(Tim)
