Pemerhati sosial Irfan Patty, SH dari Barisan Muda Iksamuni memberikan kritikan tajam dan kecaman keras terhadap pernyataan yang disampaikan Jihad Buano beberapa waktu lalu. Buano sebelumnya dinilai menuding Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, tidak berpihak kepada organisasi Islam di Maluku—pernyataan yang menurut Patty bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga sangat provokatif dan berpotensi memicu instabilitas sosial.
Irfan Patty menegaskan bahwa narasi yang dilontarkan Jihad Buano lebih mencerminkan kekecewaan pribadi atau kegagalan organisasinya dalam menyusun proposal dan memenuhi mekanisme administratif penganggaran daerah, daripada sebuah kritik yang substantif terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Pernyataan seperti itu bukan hanya tidak pada tempatnya, tetapi juga mencederai etika seorang aktivis yang seharusnya memahami keterbatasan anggaran daerah,” ujar Patty, Rabu, (18/2/2026)
Menurutnya, Pemprov Maluku telah bekerja berdasarkan aturan yang jelas—semua alokasi anggaran melalui hibah atau bantuan umum harus diusulkan jauh sebelumnya, mengikuti ketentuan Perda yang berlaku. Ketentuan ini dibuat bukan untuk diskriminasi, tetapi karena struktur penganggaran daerah kini sangat ketat dan transparan.
Patty mengingatkan bahwa jika pejabat daerah sampai melanggar aturan ini, mereka justru akan berhadapan dengan sanksi administratif bahkan sanksi hukum.
Pernyataan Provokatif yang Berbahaya
Tidak hanya mengkritik substansi pernyataan Buano, Patty juga mempertanyakan profesionalisme dan tanggung jawab moralnya:
Pernyataan yang keluar dinilai provokatif dan tidak pantas berasal dari seseorang yang berlatar belakang terpelajar.
Patty menyebut tindakan Buano sebagai bentuk provokasi yang berpotensi memecah-belah ketentraman masyarakat Maluku.
“Seseorang dengan pernyataan seperti itu seharusnya ditertibkan oleh pimpinan organisasinya sebelum urusan berlanjut ke ranah hukum,” tegasnya.
Kritik Tidak Sama dengan Diskriminasi
Patty juga menepis perbandingan yang dibuat Buano antara organisasi Islam dan organisasi berbasis Nasrani yang tidak menerima anggaran daerah. Menurutnya, tidak memperoleh bantuan dari Pemda bukanlah akhir dari eksistensi atau aktivitas sebuah organisasi.
Ia menyebut pengalaman selama ini menunjukkan banyak organisasi terus bergerak melalui:
-dukungan donatur dan simpatisan
-upaya mandiri
kegiatan yang tetap produktif tanpa bergantung penuh pada anggaran pemerintah
“Sehingga tuduhan seolah-olah Pemda membeda-bedakan hanya akan memperuncing suasana tanpa dasar yang kuat,” tambah Patty.
Bawa Isu Internal ke Publik dengan Bijak
Irfan Patty mengingatkan pesan penting kepada semua elemen masyarakat:
“Masalah internal sebuah organisasi tidak boleh dibawa-bawa dan dijadikan isu publik yang menyudutkan pemerintah secara sepihak.”
Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tepat dan profesional, bukan menciptakan narasi yang justru memperkeruh situasi.
Pernyataan keras Irfan Patty mencerminkan kekhawatiran akan potensi dampak sosial dan hukum dari pernyataan provokatif tokoh publik. Kritiknya jelas:
-Prioritaskan etika dan fakta,
-Hormati mekanisme penganggaran pemerintah,
-Jangan jadikan kegagalan internal sebagai isu menyerang pemerintah
