Banyuwangi-Gawat. Pemerintah Daerah Banyuwangi berhutang lagi. Yang jumlahnya tidak main main, hampir setengah Triliun. Hal ini terjadi dalam perubahan anggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 yang mana Pemerintah Daerah Banyuwangi jelas jelas mengajukan ke DPRD Utang sebesar Rp. 490 Miliar. Dan Gayungpun bersambut DPRD pun menyetujui. tanpa ada kendala yang berarti.
Namun demikian muncul pertanyaan dari kalangan masyarakat kemanakah uang APBD sehingga pemerintah harus berhutang lagi berhutang lagi ? Untuk mencari kejelasan masalah tersebut maka
Media ini meminta pendapat BCW ( Banyuwangi Corruption Watch) sebagai fungsi kontrol Pemerintah Daerah Banyuwangi.
Setelah dikonfirmasi tgl.23-7-2025 Masruri selaku Ketua BCW angkat bicara ” Saya heran Pemerintah Daerah Banyuwangi ini bukannya semangat meningkatkan PAD malah gemar berhutang. Hutang sampai Rp. 490 Miliar Untuk Apa, sedangkan laporan keuangan tahun 2024 Banyuwangi mengalami Surplus” Ujar Masruri. ” Kalau Kebijakan Keuangan Mengacu ke APBD sebelumnya maka seharusnya tidak perlu berhutang. Sebab APBD 2024 Surplus, masak Surplus malah berhutang” Ujar Masruri dengan nada heran. “
Memang di APBD perubahan ini ada penurunan dibanding proyeksi sebelumnya. tetapi itu tidak signifikan dari sebelumnya Rp. 3,473 Triliun menjadi Rp. 3,440, artinya disini cuma turun 13 Miliar, sedangkan disisi lain ada Silpa di tahun 2024 sebesar Rp 51,95 Miliar yang masuk di perubahan , artinya disini sudah nutup bahkan turah turah sekitar turahnya Rp. 38,95 Miliar ” Imbuh Masruri
menjlentrehkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Banyuwangi yang mana sesungguhnya baik baik saja.
Pengajuan hutang kalau tidak karena defisit yang parah maka menurut Masruri Pemerintah harus transparan untuk apa hutang tersebut. ” Ya benar, yang menjadi pertanyaan kita untuk apa hutang sebesar itu ? Pemerintah tentunya harus transparan karena dampak dari utang itu larinya ke rakyat juga”. Pungkas Masruri.
Lantas bagaimana dengan sikap Dewan sendiri ? Sebagaimana diketahui sebelum persetujuan DPRD di dog salah seorang Wakil Ketua Dewan bernama Siti Mafrochatin Ni’mah dari fraksi PKB sempat memprotes rencana hutang Pemerintah Daerah Banyuwangi yang diunggah di Tiktok , namun kemudian tidak terdengar suaranya lagi. Bahkan Rancangan Perubahan APBD berjalan mulus dan sudah disahkan pada bulan Juni lalu.
