Pemerintah,Surabaya ||Mediaistana.com Skandal bantuan sosial Gamis di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, kini bukan lagi persoalan teknis di level bawah. Fakta bahwa warga mampu masih menikmati bantuan, sementara warga miskin justru tersingkir dari daftar penerima, telah menjelma menjadi krisis keadilan sosial yang menuntut intervensi langsung Wali Kota Surabaya.(24/12/2025)
Investigasi di lapangan menunjukkan pola yang konsisten dan memalukan. Data penerima Gamis masih dipenuhi warga dengan kondisi ekonomi mapan—memiliki kendaraan pribadi, rumah layak, dan penghasilan stabil. Pada saat yang sama, warga miskin yang hidup dalam kekurangan ekstrem tidak pernah terdata atau mendadak “hilang” dari sistem. Kesalahan separah ini mustahil terjadi tanpa pembiaran yang sistematis.
Kelurahan Mojo sebagai pelaksana pendataan terbukti gagal menjalankan verifikasi faktual. Kecamatan Gubeng tidak menunjukkan fungsi pengawasan yang efektif. Dinas Sosial tetap menyalurkan bantuan dengan data bermasalah. Ketika seluruh rantai birokrasi ini lumpuh secara bersamaan, maka persoalan tidak bisa lagi diselesaikan dengan klarifikasi normatif atau janji evaluasi semata.
Situasi ini menempatkan Wali Kota Surabaya pada posisi krusial. Diam berarti membiarkan ketidakadilan berlangsung. Sementara itu, warga miskin terus menjadi korban dari data kotor dan aparat yang gagal menjalankan amanat negara. Bantuan sosial yang seharusnya menyelamatkan justru berubah menjadi simbol ketimpangan yang dipelihara.
Publik kini menuntut langkah konkret, bukan retorika. Wali Kota wajib turun tangan langsung dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap pendataan Gamis di Kelurahan Mojo dan wilayah sekitarnya, membuka data secara transparan ke publik, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti lalai atau membiarkan penyimpangan.
Lebih dari itu, pencopotan pejabat yang bertanggung jawab bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa tindakan tegas dari pucuk pimpinan daerah, praktik salah sasaran akan terus berulang, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan runtuh perlahan namun pasti.
Skandal Gamis di Mojo adalah ujian kepemimpinan. Wali Kota Surabaya harus membuktikan bahwa keberpihakan pada warga miskin bukan sekadar slogan kampanye, melainkan komitmen nyata yang diwujudkan melalui tindakan tegas dan berani.
Jika Wali Kota memilih membiarkan, maka publik berhak menarik kesimpulan pahit: ketidakadilan bansos ini bukan hanya kegagalan aparat bawah, tetapi kegagalan kepemimpinan daerah secara keseluruhan.
Saatnya Wali Kota turun tangan.
Sekarang — sebelum keadilan sosial benar-benar mati di meja birokrasi.
