Namlea, 16 Maret 2026 – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, hingga kini masih berlangsung nyaris tanpa hambatan. Di tengah berbagai operasi penertiban yang pernah digelar, tambang liar tersebut tetap beroperasi. Ironisnya, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum dan keamanan.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan menyebutkan adanya oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam pengawasan aktivitas tambang ilegal tersebut. Oknum tersebut bahkan disebut sering terlihat menggunakan seragam dinas ketika berada di sekitar lokasi tambang.
Kehadiran aparat berseragam di lokasi yang jelas-jelas merupakan aktivitas ilegal memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Alih-alih menghentikan aktivitas PETI yang merusak lingkungan, oknum tersebut justru diduga memberikan ruang dan perlindungan agar kegiatan penambangan tetap berjalan.
Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa oknum tersebut tidak hanya sekadar berada di lokasi, tetapi juga diduga turut mengatur pengamanan aktivitas tambang, termasuk menjaga jalur keluar masuk kendaraan pengangkut material tambang serta membantu kelancaran distribusi logistik bagi para penambang.
Sebagai imbalan, oknum tersebut diduga menerima bagian keuntungan dari aktivitas tambang ilegal yang setiap harinya menghasilkan emas dari kawasan Gunung Botak.
Jika dugaan ini terbukti, maka hal tersebut tidak hanya melanggar hukum pertambangan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi militer yang selama ini diharapkan menjadi pelindung masyarakat.
Selain persoalan hukum, aktivitas PETI di Gunung Botak juga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Penggunaan bahan kimia berbahaya, penggundulan hutan, serta pencemaran sumber air menjadi risiko nyata yang dapat berdampak panjang bagi masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun instansi terkait mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan pimpinan TNI segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kebenaran informasi yang beredar. Jika terbukti, publik menuntut tindakan tegas tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.
Sebab, hukum seharusnya berdiri sama tinggi bagi semua pihak — tanpa terkecuali.
