Lampung Barat, – Rapat dengar pendapat (hearing) antara Dewan Pimpinan Wilayah Forum Suara Anak Lampung (DPW-FORSAL) bersama Lembaga Bantuan Hukum Bintang Sembilan Nusantara (LBH-BSN) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat pada Rabu, 6 Agustus 2025, berakhir tanpa titik temu.
Hearing yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut diharapkan menjadi forum klarifikasi terkait dugaan mark-up dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2024 oleh lima kepala puskesmas. Namun, hingga rapat ditutup, belum ada keputusan atau tindak lanjut yang jelas dari pihak legislatif.
“Tujuan kami datang ke DPRD adalah untuk mencari kepastian dan sikap tegas lembaga wakil rakyat atas dugaan penyimpangan dana publik. Tapi yang terjadi justru hearing tanpa hasil. Sampai hari ini pun kami belum menerima jawaban apapun dari Komisi III,” ungkap Ketua Litbang DPW-FORSAL Lampung Barat, Boimin.
Senada, Ketua LBH-BSN Lampung Barat, Budiman Pangestu, menilai sikap Komisi III DPRD cenderung pasif dan mengulur waktu. “Hearing seharusnya jadi forum penting untuk membuka fakta di lapangan, bukan hanya ajang formalitas. Kalau dibiarkan berlarut, publik bisa menilai DPRD tidak serius menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Baik FORSAL maupun LBH-BSN menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak DPRD menunjukkan komitmennya dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, khususnya sektor kesehatan.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Jika DPRD tidak segera merespons, kami siap menempuh langkah hukum dan melibatkan lembaga negara lain, termasuk aparat penegak hukum dan Ombudsman,” tambah Boimin.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan hearing tersebut. (*)
Sumber: Aliansi lembaga dan media
Pewarta: IF