Opini Redaksi oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Carut-marut sengketa dan saling klaim lahan di Gunung Botak kembali menelanjangi wajah tata kelola sumber daya alam kita. Dua perusahaan yakni PT. Wanshuai Indo Mining dan PT Tri M yang menyandang status “bapak angkat” justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan. Bukannya menjadi pelindung dan penggerak ekonomi rakyat, keduanya tampil sebagai episentrum ketidakpastian dan rakyat yang menjadi korban.
Di atas kertas, skema bapak angkat seharusnya menghadirkan pembinaan, kepastian kerja, dan perlindungan bagi masyarakat lingkar tambang. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Sengketa batas wilayah kerja, klaim sepihak, dan manuver administratif membuat aktivitas tidak berjalan. Yang paling terdampak bukan para pemegang saham, bukan pula para elite yang bernegosiasi di ruang berpendingin udara—melainkan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas di Gunung Botak.
Sudah terlalu lama masyarakat di Gunung Botak menunggu kepastian. Mereka bukan sedang menuntut kemewahan, melainkan hak untuk bekerja. Ketika perusahaan saling bersilang klaim, yang terhenti bukan hanya alat berat untuk membersihkan sampah-sampah B3 dan lainnya, tetapi juga dapur-dapur rumah tangga. Ketika izin dipersoalkan, yang ikut menggantung adalah biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari.
Perusahaan, jika sungguh ingin menyandang predikat “bapak angkat”, tidak boleh menjadi sumber kegamangan. Status itu mengandung tanggung jawab moral, bukan sekadar legalitas administratif. Kepastian operasional, transparansi batas konsesi, serta komunikasi terbuka dengan masyarakat adalah kewajiban. Jangan sampai konflik korporasi justru menciptakan kekosongan yang memaksa rakyat mencari jalan sendiri.
Dan di titik inilah realitas pahit muncul. Tekanan ekonomi kerap mendorong sebagian warga kembali bekerja secara ilegal dalam bentuk “kodok-kodok”—aktivitas kecil-kecilan yang lahir dari kebutuhan, bukan dari niat menentang hukum. Fenomena ini bukan semata persoalan pelanggaran, melainkan sinyal kegagalan tata kelola. Ketika ruang legal tertutup, ruang ilegal akan mencari celah.
Aparat penegak hukum kini berada di persimpangan: menegakkan aturan secara kaku atau membaca persoalan secara utuh. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi aspek kemanusiaan tak boleh diabaikan. Menindak tanpa menghadirkan solusi hanya akan memperpanjang lingkaran masalah. Penertiban tanpa kepastian kerja hanyalah memindahkan persoalan dari lokasi tambang ke ruang-ruang kemiskinan baru.
Pemerintah daerah dan pusat tak boleh absen. Mediasi tegas, penegasan batas konsesi, serta keputusan yang transparan harus segera diambil. Sengketa berkepanjangan hanya menggerus kepercayaan publik dan membuka ruang konflik horizontal. Lebih dari itu, ia mengirim pesan buruk bahwa investasi bisa berdiri di atas ketidakpastian rakyat.
Gunung Botak bukan sekadar bentang alam yang kaya emas. Ia adalah ruang hidup ribuan orang. Jika perusahaan terus berseteru, jangan salahkan masyarakat kecil ketika mereka memilih bertahan hidup dengan cara yang tersedia. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas tambang, tetapi juga keadilan sosial.
Di Gunung Botak hari ini, hukum dan kemanusiaan sedang diuji. Pertanyaannya sederhana: apakah negara dan perusahaan akan hadir sebagai solusi, atau justru menjadi bagian dari masalah? ( Tim )
