MEDAN ( Mediaistana) — Jabatan dapat memberikan seseorang kewenangan, tetapi tidak otomatis memberinya legitimasi moral. Kekuasaan dapat membuat seseorang didengar, tetapi belum tentu membuatnya dipercaya. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan baru memiliki makna ketika dijalankan dengan integritas, keadilan, kompetensi, dan orientasi pelayanan.

Pesan itulah yang mengemuka dalam pengajian rutin bulanan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pahlawan Perjuangan, Ahad (11/10/2026). Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan, Eka Putra Zakran, S.H., M.H., CDr., yang akrab disapa UDA, tampil sebagai penceramah dengan mengangkat tema “Kepemimpinan Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadits”.

Pengajian berlangsung di Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Sei Kera, Jalan Perjuangan, Gang Delima, Medan, dan dihadiri sekitar 70 jamaah. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PCM Pahlawan Perjuangan beserta jajaran pimpinan, pengurus Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA), Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), jajaran Majelis Guru, serta Korps Musyawarah Ortom Tapak Suci se-Cabang Pahlawan Perjuangan.

Dalam ceramahnya, Eka Putra menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar kedudukan struktural atau instrumen untuk memperoleh kekuasaan. Kepemimpinan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.

Persoalan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana jabatan itu dijalankan, keputusan dibuat, kepercayaan dijaga, dan manfaat diberikan kepada orang-orang yang dipimpin.

Empat Sifat Rasulullah, Fondasi Integritas Pemimpin

Eka Putra mengingatkan pentingnya meneladani empat sifat utama Rasulullah SAW, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

Siddiq berarti jujur dan benar dalam perkataan maupun perbuatan. Bagi seorang pemimpin, kejujuran menuntut keselarasan antara janji dan tindakan, antara pernyataan dan kebijakan, serta antara nilai yang disampaikan kepada publik dan perilaku sehari-hari.

Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Jabatan, kewenangan, anggaran, serta kepercayaan anggota bukanlah milik pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus dikelola dengan benar.

Tabligh berarti menyampaikan risalah dan kebenaran. Dalam praktik organisasi, nilai ini relevan dengan komunikasi yang terbuka, penyampaian informasi secara jujur, serta kesediaan menjelaskan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Adapun fathanah berarti cerdas, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan secara tepat. Pemimpin membutuhkan kecakapan untuk memahami persoalan, mempertimbangkan risiko, mendengarkan masukan, dan mengevaluasi kebijakan.

Keempat sifat itu tidak cukup dihafalkan sebagai konsep keagamaan. Nilainya harus tercermin dalam cara seorang pemimpin memperlakukan orang lain, mengelola sumber daya, menghadapi kritik, dan mempertanggungjawabkan keputusan.

Kejujuran tanpa keberanian bertindak dapat kehilangan daya ubah. Kompetensi tanpa integritas berisiko disalahgunakan. Amanah tanpa pertanggungjawaban sulit diukur, sedangkan komunikasi tanpa keteladanan hanya menjadi retorika.

Karena itu, integritas harus menjadi penghubung antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dilakukan.

Al-Qur’an Menempatkan Amanah dan Keadilan sebagai Prinsip Utama

Prinsip kepemimpinan yang bertanggung jawab ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut menempatkan amanah dan keadilan sebagai dua prinsip yang saling berkaitan. Seorang pemimpin tidak cukup menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kewenangannya digunakan secara benar dan keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak orang lain.

Dalam kehidupan organisasi, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, serta penilaian yang berdasarkan aturan dan kompetensi. Dalam pemerintahan, prinsip serupa menuntut pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.

Al-Qur’an bahkan menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 135 agar orang beriman menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat.

Pesannya jelas: keadilan tidak boleh dikorbankan demi kedekatan personal maupun kepentingan kelompok.

Kepemimpinan yang berintegritas juga membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan melakukan koreksi. Pemimpin tidak kehilangan martabat ketika mengakui kekeliruan; justru kesediaan memperbaiki diri merupakan bagian dari tanggung jawab moral.

Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban

Dalam ceramahnya, Eka Putra turut mengingatkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berlaku pada setiap tingkatan kehidupan.

“Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT,” paparnya di hadapan jamaah.

Pesan tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Umar:

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin.”

Hadis ini diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari nomor 7138 dan Shahih Muslim nomor 1829.

Maknanya melampaui kepemimpinan politik atau jabatan formal. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam keluarga, guru bertanggung jawab dalam amanah pendidikan, dan pengurus organisasi bertanggung jawab terhadap kepercayaan anggota.

Semakin luas kewenangan seseorang, semakin besar pula dampak keputusan yang diambilnya. Oleh sebab itu, jabatan semestinya membuat seseorang semakin berhati-hati, bukan semakin merasa bebas dari pengawasan.

Pertanggungjawaban juga tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kewajiban menyampaikan laporan. Lebih jauh, ia mencakup kesediaan menjelaskan keputusan, menerima evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa amanah benar-benar ditunaikan.

Lima Pilar Kepemimpinan Qur’ani

Materi presentasi dalam pengajian tersebut merangkum model kepemimpinan Qur’ani melalui lima pilar: amanah, adil, syura, kompeten, dan pelayanan.

Pertama, amanah: jabatan adalah tanggung jawab.

Pemimpin harus menjaga kepercayaan dan menggunakan kewenangannya sesuai tujuan. Amanah menuntut kesungguhan dalam menjalankan tugas serta kesediaan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Kedua, adil: keputusan harus objektif.

Pemimpin tidak boleh menjadikan kedekatan, kepentingan pribadi, atau loyalitas kelompok sebagai alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Keadilan harus tercermin dalam proses maupun hasil keputusan.

Ketiga, syura: keputusan dibangun melalui musyawarah.

Surah Asy-Syura ayat 38 memuji orang-orang beriman yang menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Prinsip ini mengajarkan pentingnya dialog, partisipasi, dan pertimbangan bersama.

Musyawarah bukan formalitas untuk membenarkan keputusan yang sudah ditetapkan. Ia harus membuka ruang bagi kritik dan pendapat berbeda. Pemimpin tetap bertanggung jawab mengambil keputusan, tetapi keputusan itu seharusnya lahir dari pertimbangan yang matang.

Keempat, kompeten: tugas harus dijalankan dengan kapasitas.

Surah Al-Qasas ayat 26 menyebut sifat kuat dan dapat dipercaya sebagai pertimbangan dalam memberikan pekerjaan. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini menegaskan pentingnya kemampuan dan integritas.

Niat baik saja tidak cukup. Pemimpin perlu memahami bidang tugasnya, mampu menyelesaikan persoalan, dan bersedia meningkatkan kapasitas sesuai perkembangan zaman.

Kelima, pelayanan: kekuasaan diarahkan pada kemaslahatan.

Pemimpin hadir bukan semata-mata untuk mendapatkan penghormatan, tetapi untuk memberikan manfaat. Program dan kebijakan harus menjawab kebutuhan orang-orang yang dipimpin, bukan hanya memperbesar citra pemimpin atau organisasi.

Kelima pilar tersebut saling melengkapi. Amanah tanpa keadilan dapat melahirkan keputusan yang berat sebelah. Musyawarah tanpa kompetensi dapat kehilangan arah. Kompetensi tanpa integritas berisiko melahirkan penyalahgunaan kemampuan, sedangkan pelayanan tanpa evaluasi dapat berhenti sebagai slogan.

Model kepemimpinan Qur’ani dengan demikian menuntut keselarasan antara karakter pribadi, proses pengambilan keputusan, dan hasil kerja.

Pemimpin Bukan untuk Dilayani

Eka Putra menegaskan bahwa orientasi pelayanan harus menjadi bagian penting dalam menjalankan kepemimpinan.

Pemimpin itu hadir bukan untuk dilayani atau mencari kebanggaan jabatan, melainkan untuk melayani dan menghadirkan kemaslahatan nyata bagi umat. Setiap kebijakan maupun program kerja yang dilahirkan harus membawa manfaat, ketenteraman, dan nilai kebaikan bersama, tegasnya.

Pesan ini relevan bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun pemerintahan. Keberhasilan pemimpin tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, besarnya acara, panjangnya laporan, atau jumlah program yang tercantum dalam dokumen kerja.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah program itu menyelesaikan persoalan? Apakah pelayanan menjadi lebih baik? Apakah anggota dan masyarakat memperoleh manfaat? Apakah sumber daya digunakan secara bertanggung jawab?

Surah Al-Qasas ayat 77 mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan tidak membuat kerusakan di bumi. Dalam konteks kepemimpinan, nilai tersebut mengarahkan penggunaan kewenangan pada perbaikan kehidupan dan kemaslahatan bersama.

Kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan juga menuntut kesediaan mendengar suara pihak yang paling terdampak oleh kebijakan. Keluhan tidak semestinya dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas kerja.

Tantangan bagi Muhammadiyah: Jangan Berhenti pada Retorika

Bagi Muhammadiyah, pembahasan tentang kepemimpinan mempunyai relevansi langsung dengan pelaksanaan dakwah dan pengabdian masyarakat.

Sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan umat, Muhammadiyah membutuhkan kepemimpinan yang mampu memadukan nilai keislaman, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pengajian tidak seharusnya berhenti pada pemahaman tentang ayat dan hadis. Nilai-nilai yang dipelajari perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola organisasi yang sehat, pelayanan yang berkualitas, pembinaan kader, serta evaluasi program yang berkelanjutan.

Pertanyaan reflektif perlu diajukan oleh setiap organisasi: apakah amanah sudah dijalankan secara bertanggung jawab? Apakah keputusan diambil secara adil? Apakah kritik memperoleh ruang? Apakah penugasan mempertimbangkan kompetensi? Dan apakah program benar-benar memberikan manfaat bagi umat?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari evaluasi yang diperlukan agar organisasi terus bertumbuh dan mampu menjawab tantangan masyarakat.

Keteladanan pribadi tetap penting, tetapi organisasi juga membutuhkan mekanisme yang memastikan amanah dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian tugas yang jelas, transparansi yang proporsional, evaluasi berkala, dan pelaporan yang dapat diperiksa merupakan langkah nyata menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik kepemimpinan.

Di sinilah semangat Islam berkemajuan harus diwujudkan: bukan hanya dalam gagasan dan slogan, tetapi juga dalam cara organisasi bekerja dan melayani.

Integritas Menentukan Makna Kekuasaan

Pengajian rutin bulanan PCM Pahlawan Perjuangan menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman keislaman sekaligus memperkuat ukhuwah di antara warga Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 70 jamaah itu juga mempertemukan unsur pimpinan cabang, ranting, majelis, dan organisasi otonom untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi dalam dakwah.

Namun, pesan tentang kepemimpinan akan menemukan maknanya ketika nilai-nilai yang dibahas benar-benar diterapkan setelah kegiatan berakhir.

Amanah harus tampak dalam tanggung jawab. Keadilan harus hadir dalam keputusan. Musyawarah harus memberikan ruang bagi perbedaan. Kompetensi harus menghasilkan kerja yang efektif. Pelayanan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, jabatan merupakan kedudukan yang dapat berakhir, sedangkan dampak dari keputusan dan tanggung jawab moral seorang pemimpin akan terus menjadi bahan penilaian.

Kepemimpinan yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis bukanlah kepemimpinan yang paling lantang berbicara tentang kebaikan, melainkan yang berusaha konsisten menjalankannya.

Sebab, tanpa integritas, kekuasaan berisiko kehilangan arah. Tanpa keadilan, kewenangan dapat menjauh dari kepentingan bersama. Dan tanpa pelayanan, jabatan kehilangan tujuan pengabdiannya.

Kepemimpinan yang bermakna bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang ditunaikan dan manfaat yang dihadirkan bagi sesama.(su16)