Oleh: Robi Nurlatu, SH. (Anggota DPRD Buru dan Jubir Fraksi NasDem)
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun anggaran. Setiap tahun pula laporan pertanggungjawaban disampaikan. Namun sesungguhnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan terletak pada tebalnya dokumen APBD, melainkan pada seberapa jauh anggaran itu mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan.
Pendapat akhir Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Buru dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 menghadirkan pesan yang penting: Kabupaten Buru harus mulai melangkah menuju kemandirian fiskal yang sesungguhnya.
Catatan mengenai rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai sekitar 58,68 persen dari target bukan sekadar kritik terhadap angka penerimaan. Di balik angka itu tersimpan pertanyaan besar tentang kemampuan daerah mengelola kekayaan dan peluang yang dimilikinya.
Buru bukan daerah yang miskin sumber daya. Hamparan sawah membentang dari Waeapo hingga pesisir. Lautnya menyimpan potensi perikanan yang besar. Minyak kayu putih telah lama menjadi identitas ekonomi masyarakat. Sektor perdagangan terus tumbuh. Bahkan sektor pertambangan dan energi menyimpan peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Ironisnya, kekayaan itu belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan fiskal yang mampu menopang pembangunan secara mandiri.
Karena itu, dorongan untuk melakukan reformasi tata kelola pendapatan daerah menjadi sangat relevan. Di era digital saat ini, pelayanan perpajakan dan retribusi tidak lagi bisa bergantung pada pola lama yang rentan terhadap keterlambatan, kesalahan administrasi, bahkan kebocoran penerimaan.
Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem. Ia adalah instrumen untuk membangun transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah pelayanan, dan memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat tercatat serta terkelola dengan baik.
Namun kemandirian fiskal tidak cukup dibangun hanya dengan mengejar pajak dan retribusi.
Yang lebih penting adalah bagaimana daerah mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Karena itulah gagasan hilirisasi yang disuarakan Fraksi NasDem menjadi bagian penting dari arah pembangunan Buru ke depan.
Sudah saatnya Buru tidak hanya dikenal sebagai penghasil bahan mentah. Daerah ini harus mulai bergerak menjadi pusat pengolahan hasil pertanian, perikanan, minyak kayu putih, dan berbagai komoditas unggulan lainnya. Ketika nilai tambah diciptakan di daerah sendiri, lapangan kerja akan tumbuh, investasi akan datang, dan pendapatan daerah akan meningkat secara alami.
Begitu pula dengan gagasan memperkuat identitas produk lokal seperti Beras Buru. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin terbuka, identitas dan kualitas produk daerah menjadi aset penting yang dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, perhatian terhadap pengawasan Dana Desa, reformasi birokrasi, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan konektivitas melalui Pelabuhan Feri Batabual menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana manfaat pembangunan menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
Pada akhirnya, pertanggungjawaban APBD bukanlah akhir dari sebuah siklus anggaran. Ia adalah cermin yang memperlihatkan apa yang sudah dicapai dan apa yang masih harus diperbaiki.
Kabupaten Buru memiliki modal yang cukup untuk tumbuh menjadi daerah yang kuat secara ekonomi. Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan perubahan, konsistensi membangun tata kelola yang modern, serta kemauan menjadikan potensi daerah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
Karena masa depan Buru tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang datang dari luar daerah, melainkan oleh kemampuan daerah ini berdiri tegak di atas kekuatan dan sumber dayanya sendiri.
