Mamuju – 2 Agustus 2025.
Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat melontarkan kecaman keras terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada dua tokoh yang terseret kasus korupsi: Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) dan Thomas Lembong (eks Menteri Perdagangan). GEBRAK menyebut langkah itu sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap hukum dan akal sehat rakyat.
Ketua Umum GEBRAK Sulbar, Idham, yang juga dulu aktivis fppi mamuju menyebut keputusan itu sebagai preseden memalukan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, dan membuktikan bahwa kekuasaan sedang diperdagangkan untuk melindungi kepentingan segelintir elit.
> “Memberi amnesti kepada pelaku korupsi bukan hanya mencederai hukum, tapi juga menginjak-injak rasa keadilan publik. Ini bukan rekonsiliasi—ini adalah transaksi kekuasaan yang penuh borok!” tegas Idham.
GEBRAK menilai alasan ‘rekonsiliasi nasional’ yang digunakan untuk membungkus keputusan ini hanyalah dalih murahan untuk menyelamatkan kroni politik yang berada di pusaran istana.
> “Jika Hasto dan Tom Lembong bisa diberi amnesti, maka jangan heran jika koruptor lain berbondong-bondong menanti pengampunan. Ini bukan negara hukum, ini pasar politik!” lanjut Idham.
GEBRAK juga menuding bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menormalisasi korupsi di level tertinggi pemerintahan. Ketika pelanggaran hukum dapat dihapus hanya dengan satu tanda tangan Presiden, maka rakyat sedang disuruh percaya bahwa korupsi bisa dimaafkan asal berkuasa.
> “Prabowo sebagai Presiden gagal menjaga integritas lembaga negara. Ia memilih melindungi para penyamun ketimbang berdiri di sisi rakyat. Ini pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan demokrasi,” tegas Idham.
GEBRAK menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan institusi hukum lainnya tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik dan harus tetap berdiri tegak membela kepentingan publik.
GEBRAK Menegaskan: Tidak ada ruang untuk amnesti bagi koruptor! Rakyat harus bangkit melawan kompromi politik kotor! Negara ini milik rakyat, bukan milik elit politik.
