JAKARTA media Istana.com – Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengkritik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat tanggapan dari kalangan aktivis. Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat, Idham, menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi persepsi publik terhadap institusi negara dan relasi antar-lembaga.
Menurut Idham, secara konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan menjalankan fungsi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang.
Oleh karena itu, narasi yang menggiring persepsi seolah terjadi pertentangan antara Polri dan Presiden berpotensi disalahpahami oleh publik.
Dalam sistem ketatanegaraan kita, Polri adalah instrumen negara yang berada dalam garis komando Presiden.
Penegasan loyalitas kepada konstitusi dan Presiden adalah bagian dari mandat hukum, bukan pernyataan politis,” ujar Idham, Minggu (8/2/2026).
Ia menekankan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan kehati-hatian agar tidak memicu delegitimasi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Wacana Penempatan Polri di Bawah Kementerian Dinilai Tidak Sejalan dengan Semangat Reformasi Idham juga menanggapi kembali wacana lama mengenai penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berpotensi tidak sejalan dengan semangat Reformasi 1998 yang menekankan profesionalisme dan independensi institusi penegak hukum.
Reformasi 1998 menandai pemisahan peran militer dan kepolisian serta penguatan prinsip supremasi sipil.
Setiap gagasan yang berpotensi mengaburkan prinsip tersebut perlu dikritisi secara terbuka dan rasional,” katanya.
Reformasi Polri Perlu Difokuskan pada Penguatan Internal
Lebih lanjut, Idham menilai reformasi Polri seharusnya difokuskan pada penguatan internal institusi, termasuk sistem karier, transparansi promosi jabatan, serta kesejahteraan personel.
Tugas Polri sangat kompleks, mulai dari penegakan hukum, konflik sosial, terorisme hingga kejahatan siber. Negara perlu memastikan sistem kesejahteraan dan manajemen karier yang adil agar profesionalisme dan integritas institusi tetap terjaga,” ujarnya.
Imbauan bagi Tokoh Publik
Idham mengingatkan para tokoh publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pandangan ke ruang publik, khususnya yang menyangkut institusi negara, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berpotensi memecah kepercayaan masyarakat.
Perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, narasi publik sebaiknya disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan institusi negara,” pungkasnya.
