MAMUJU — Kasus keracunan makanan massal kembali mencoreng implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat. Insiden terbaru yang dilaporkan terjadi di Polewali Mandar (Polman) menambah daftar panjang peristiwa serupa yang sebelumnya menghantam wilayah Majene Tubo Cendana.
Tragedi berulang ini menyoroti celah keamanan pangan yang fatal pada program nasional tersebut. Meski secara konsep dinilai progresif, pelaksanaan di tingkat daerah dinilai mengabaikan standar higienitas dan pengawasan yang paling mendasar.
Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat menilai insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan indikasi kuat lemahnya sistem pengawasan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program Presiden ini sangat visioner untuk masa depan bangsa, namun pelaksanaannya di lapangan sangat amburadul. Ini adalah bentuk kegagalan manajemen, kelalaian vendor, dan hancurnya sistem pengawasan,” tegas Ketua GEBRAK Sulbar, Idham Nuzul Ibrahim, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (14/2/2026).
Berdasarkan data real-time Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 135 dapur SPPG aktif di enam kabupaten di Sulawesi Barat, dengan Polewali Mandar sebagai wilayah dengan jumlah dapur terbanyak (40 SPPG). Namun, di balik angka tersebut, belum ada transparansi publik mengenai berapa banyak dapur yang sebenarnya telah mengantongi sertifikasi higienitas.
“Kami mendesak BGN segera menutup dapur SPPG yang tidak memenuhi syarat teknis. Dapur yang tidak bersertifikasi tidak boleh menyentuh piring anak-anak kita. Ini adalah ancaman nyata bagi keselamatan publik,” kata Idham
GEBRAK Sulbar menyoroti pola keracunan yang terjadi secara beruntun, mulai dari Tapalang (Mamuju), Cendana (Majene), hingga Binuang (Polman). Hal ini dianggap sebagai bukti gagalnya kontrol kualitas dan audit terhadap vendor penyedia makanan.
“Jika tidak ada tindakan tegas, kejadian keracunan akan terus berulang. Negara tidak boleh menjadikan keselamatan rakyat sebagai ajang eksperimen kebijakan yang gegabah,” tegasnya.
GEBRAK Sulbar secara resmi mendesak Pemerintah daerah, BGN dan kementerian terkait untuk:
- Menutup Dapur SPPG yang tidak memiliki sertifikasi higienitas dan standar sanitasi.
- Melakukan Audit Nasional terhadap seluruh vendor penyedia makanan MBG di Sulawesi Barat.
- Transparansi Hasil Lab: Mengumumkan secara terbuka hasil uji laboratorium sisa makanan yang menyebabkan keracunan.
- Sanksi Pidana: Memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pengelola yang terbukti lalai.
Menindaklanjuti hal ini, GEBRAK Sulbar menegaskan akan mengambil langkah hukum formal. “Kami akan segera melaporkan kelalaian ini ke Polda Sulbar. Pengelola SPPG yang lalai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum agar ada efek jera, dan semua pengelola serius Mengelola program mulia dari bapak presiden ” tutup Idham
