Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF
Penataan kawasan pertambangan Gunung Botak telah memasuki fase krusial. Setelah bertahun-tahun menjadi ruang tarik-menarik kepentingan—antara ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan—kini negara dituntut hadir secara utuh. Dalam konteks inilah pernyataan Tokoh Adat Regetschaap Kayeli, Kabupaten Buru, Ibrahim Wael, menemukan relevansinya: penataan Gunung Botak harus berpijak pada legalitas, pengakuan hak adat, dan keadilan sosial.
Selama ini, Gunung Botak kerap dipersepsikan semata sebagai wilayah tambang ilegal yang harus ditertibkan. Padahal, persoalan di kawasan ini jauh lebih kompleks. Di sana hidup masyarakat adat dengan sejarah penguasaan lahan yang panjang, jauh sebelum istilah izin dan konsesi diperkenalkan. Mengabaikan fakta sosial ini sama artinya dengan menanam bibit konflik baru di masa depan.
Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, patut diapresiasi karena mulai menunjukkan keseriusan menata Gunung Botak dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum—Kepolisian, Kejaksaan, serta TNI—menjadi langkah penting untuk mengakhiri praktik pertambangan yang tidak tertib dan merusak lingkungan. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pendekatan represif semata.
Seperti ditegaskan Ibrahim Wael, legalitas harus berjalan beriringan dengan pengakuan hak adat. Kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan lahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk keadilan negara terhadap masyarakat yang selama ini menjadi penonton di tanahnya sendiri. Tanpa pengakuan itu, legalitas justru berpotensi menjadi alat peminggiran baru.
Peran Satuan Tugas Penertiban Gunung Botak menjadi strategis dalam memastikan proses penataan berjalan terukur dan berkelanjutan. Koordinasi lintas lembaga yang solid sangat dibutuhkan agar kebijakan tidak tumpang tindih dan penindakan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Penelusuran terhadap pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas juga harus dilakukan secara profesional dan transparan, demi menjaga kepercayaan publik.
Lebih dari itu, penataan Gunung Botak harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan. Sumber daya alam yang besar tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan produksi, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru dan Maluku secara luas. Prinsip ini sejalan dengan visi nasional yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
Gunung Botak tidak boleh terus menjadi simbol konflik, ketidakpastian, dan ketimpangan. Dengan kebijakan yang konsisten—tegas dalam hukum, adil dalam perlakuan, dan bijak dalam pelaksanaan—kawasan ini justru dapat menjadi contoh bagaimana negara menata sumber daya alam secara legal, menghormati hak adat, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Di titik inilah pesan Ibrahim Wael menemukan maknanya yang paling substantif.(AS..CS)
