Instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penertiban tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia mendapat perhatian serius, khususnya untuk kawasan Gunung Botak (GB) di Kabupaten Buru, Maluku. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penertiban akan dilakukan secara terukur, sesuai hukum, dan tidak boleh dihambat oleh pihak mana pun.
Setelah rapat darurat di Hambalang, Bogor, Presiden memerintahkan kementerian teknis, aparat penegak hukum, dan unsur keamanan negara untuk bergerak terpadu dalam menghentikan aktivitas pertambangan ilegal. Penertiban ini menjadi prioritas mengingat dampak kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi ekonomi negara akibat aktivitas yang tidak sah tersebut.
Pemerintah: Jangan Ada Upaya Menghalangi Penertiban
Sejumlah pejabat pemerintah pusat menegaskan bahwa instruksi presiden bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti di daerah. Setiap pihak yang mencoba menghambat proses penegakan hukum akan diperlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penertiban adalah mandat negara. Tidak boleh ada yang menghalangi. Semua tindakan yang mengganggu proses penegakan hukum akan ditindak sesuai aturan,” tegas salah satu pejabat yang hadir dalam rapat tersebut.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa segala bentuk provokasi, penyebaran informasi menyesatkan, atau usaha menggiring opini untuk menghambat operasi penertiban pertambangan ilegal di Gunung Botak merupakan tindakan yang dapat berimplikasi hukum.
Gunung Botak Jadi Prioritas Nasional
Gunung Botak selama lebih dari satu dekade menjadi lokasi aktivitas penambangan tanpa izin yang menimbulkan kerusakan ekologis serius. Instruksi pemerintah pusat kali ini disebut sebagai momentum penting untuk mengembalikan kendali negara atas wilayah yang lama menjadi ruang abu-abu penegakan hukum.
Aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat Buru menyambut baik ketegasan pemerintah. Mereka menilai langkah ini sebagai kesempatan untuk memulihkan kawasan yang selama ini terdegradasi akibat penggunaan merkuri, sianida, dan praktik penambangan tak terkendali.
Penertiban Terpadu, Berlandaskan Hukum
Dengan keterlibatan TNI, Polri, Kementerian ESDM, dan Kejaksaan Agung, pemerintah memastikan bahwa operasi pemberantasan tambang ilegal akan berjalan terkoordinasi dan berlandaskan payung hukum yang jelas.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kepentingan publik dan perlindungan lingkungan menjadi pijakan utama kebijakan ini.
Menanti Aksi Nyata di Lapangan
Masyarakat Buru kini menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menerjemahkan instruksi presiden menjadi langkah konkret di lapangan. Harapan publik jelas: penertiban dilakukan secara profesional, tanpa kompromi, dan tidak terpengaruh tekanan pihak mana pun.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir dan siap mengamankan kembali pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(AS)
